MAGELANG – Pengalihan wewenang bidang pendidikan menengah (Dikmen) dari kabupaten/kota ke provinsi disambut sejumlah persiapan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Magelang. Disdik saat ini terus melakukan pendataan dan verifikasi terkait aset sekolah maupun pegawainya.

Kepala Bidang Dikmen Disdik Kota Magelang Agus Sujito mengatakan, pendataan dilakukan secara periodik dan ada data yang sudah dikirimkan ke Provinsi Jateng. Adapun batas waktu penyerahan data seluruhnya Oktober 2016.

“Sempat ada isu Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pengalihan dikmen ke provinsi. Tapi sejauh ini kami belum menerima klausul khusus regulasinya, sehingga persiapan menuju pengalihan tetap berjalan,” kata Agus kemarin.

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang pemerintah daerah, ada komponen yang harus diserahkan ke provinsi dari bagian dikmen di Kota Magelang. Seperti sarana dan prasarana, serta tenaga pendidiknya.

“Untuk personel tenaga pendidik khusus PNS, sudah kami data ada 710 guru dan tenaga pendidikan. Sedangkan asetnya masih berjalan sampai sekarang. Sebelum Oktober kemungkinan sudah selesai,” ujarnya.

Berdasarkan catatan dikmen setempat, ada delapan sekolah yang kemungkinan akan beralih status, terdiri atas tiga SMK negeri dan lima SMA negeri. Selain sekolah, kemungkinan pula delapan orang PNS di Bagian Dikmen, Disdik Kota Magelang akan turut dialihkan.

“Untuk pegawai di Dikmen ini, termasuk saya, entah ke depan akan diikutkan provinsi atau diberdayakan di bidang lain tetap di Dinas Pendidikan Kota Magelang. Kami masih belum tahu. Kami menunggu arahan berikutnya,” ujarnya.

Dengan adanya penerapan kebijakan ini tentu akan menimbulkan plus dan minus. Sisi positifnya, kepindahan kewenangan penyelenggaraan dikmen akan membuat beban daerah berkurang. Khususnya dalam beban biaya, sehingga berdampak efisiensi APBD yang bisa dialihkan untuk program yang memiliki skala prioritas.

Namun dampak negatifnya, pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pendidikan menengah dinilai tidak maksimal. Sebab, rentang kendali yang cukup jauh, meski ke depan ada alternatif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membuat UPT Pendidikan Menengah tingkat kabupaten/kota.

“Sisi positif lainnya, Dinas Pendidikan di daerah bisa fokus menangani pendidikan dasar (dikdas), dari tingkat SD dan SMP, bahkan PAUD dan TK,” ucapnya.

Agus menambahkan, meski sebagian proses persiapan telah dilakukan, pihaknya belum dapat memastikan wacana pengalihan itu bakal terelisasi atau tidak. Pasalnya, sejauh ini belum ada aturan resmi dari pemerintah pusat.

“Masih menunggu keputusan MK, dibatalkan dan kembali ke pemda atau masuk ke provinsi. Sampai finalnya nanti, kami masih terus mengikuti,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Magelang Larsita mengatakan, penerapan pengalihan dikmen ke provinsi berpotensi akan mengurangi APBD Kota Magelang.

“Untuk pendataan personel, pendanaan, sarana, prasarana, dan dokumen (P3D) bidang pendidikan menengah sudah rampung sejak Juni lalu. Kemudian, secara resmi pada Oktober mendatang, penyerahan aset dari Kota Magelang kepada Pemprov Jateng dan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dari 710 tenaga pendidikan dan kependidikan PNS selama ini menjadi beban APBD Kota Magelang sebesar Rp 78,9 miliar per tahun. Apabila pada tahun 2017 mendatang wacana pengalihan direalisasikan, maka komponen gaji dan tunjangan guru PNS SMA dan SMK negeri di Kota Magelang akan dialihkan dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

“Jika nanti demikian, sudah pasti untuk APBD Kota Magelang ada potensi berkurang. Saat ini APBD Kota Magelang mencapai Rp 925 miliar. Dimungkinkan berkurang jika tahun depan ada bagian ditarik ke provinsi,” paparnya. (nia/laz/ong)