KULONPROGO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo mengeksekusi Albertus Nurjati Purnomo dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan jasa konstruksi rehabilitas Pasar Pripih.Eksekusi itu berdasarkan putu-san Mahkamah Agung (MA) No 2040/K/pid.sus/2015 tertanggal 4 Mei 2016, dia divonis pidana penjara dua tahun enam bulan dengan denda Rp 100 juta subsi-der dua bulan.

“Dia dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Ke-las II A Wirogunan Jogjakarta,” kata Kajari Kulonprogo Edwin Kalampangan, kemarin (18/7).

Eksekusi dilakukan dengan pe-manggilan langsung. Albertus Nur-jati juga bersikap kooperatif. Dia datang memenuhi panggilan di antarkan keluarganya, bersama Kasi Pidsus menuju Lapas Wirogunan.

Kasus ini bermula saat rencana rehabilitasi Pasar Pripih di Keca-matan Kokap 2012 silam. Nilai pagu proyek rehabilitasi pasar tersebut mencapai Rp 1 miliar.

Namun ketika proyek dinyatakan selesai, hasil audit menunjukkan adanya dugaan kerugian keuangan negara Rp 100 juta. Dugaan korupsi dalam proyek ini menyeret dua PNS Disperindag-ESDM Kulonprogo yakni Albertus Nurjati Purnomo selaku PPK dan R Lego Suwito alias Kajat sebagai pengawas proyek.

Selain itu, tiga rekanan juga diduga terlibat an-tara lain Mujito Wahyu Adi Purn-omo, Yusuf Budianto, dan Su-midjo Trianto. Setelah proses penyidikan, mereka dihadapkan ke Pengadilan Tipikor Jogjakarta pada 2014, dengan dakwaan men-guntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi, menyalah-gunakan wewenang karena jaba-tannya.

“Mereka diancam pasal 3 UU No 31/ 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Dalam persidangan Pengadilan Tipikor 2014, juga terungkap pelaks-ana pekerjaan rehabilitasi pembangu-nan Pasar Pripih adalah CV Gajah Sakti. Namun dalam pelaksanaan-nya, unit pekerjaan itu tidak dilaks-anakan sendiri melainkan perusa-haan melimpahkan atau disubkon-trakkan ke rekanan lain.

Saat pekerjaan dinyatakan sele-sai, hasil audit menunjukkan te-muan kekurangan volume peker-jaan. Selisih antara realisasi pe-kerjaan fisik dan kontrak, sesuai hasil audit, merugikan keuangan negara mencapai Rp 100 juta.

Dalam persidangan para ter-dakwa tersebut divonis lebih kurang sama, yakni pidana penjara satu tahun enam bulan. Sempat ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) hingga tingkat Kasasi di MA. Namun di Pengadilan Tinggi vonisnya justru menguatkan putusan PN.

“Lalu di kasasi seka-rang ini terpidana (Albertus Nur-jati Purnomo) putusannya turun 2 tahun enam bulan. Kecuali yang Mujito cs dan Lego Suwito kasa-sinya belum turun,” ujar Edwin.

Kasi Pidsus Kejari Wates Roni Adi Saputra menambahkan, eksekusi dilakukan setelah yang bersang-kutan memenuhi panggilan dari Kejari Kulonprogo. Berdasarkan putusan MA, menurutnya, terpi-dana kini ditempatkan di LP Kelas IIA Wirogunan Jogjakarta.

“Yang bersangkutan datang memenuhi panggilan sesuai waktu yang di-tentukan. Pelaksanaannya, kami bawa ke LP Wirogunan,” imbuhnya.

Kuasa Hukum terpidana, Apri-lia Supaliyanto saat dikonfirma-si menyatakan sangat menghor-mati proses hukum dan tugas Kejari melakukan eksekusi. Namun secara substansi, pihaknya ber-sama kliennya akan melakukan upaya peninjauan kembali (PK). Sebagaimana saat pledoi di persi-dangan, bahwa tidak ada alat bukti yang menguatkan kliennya melaku-kan tindak korupsi. (tom/din/ong)