SLEMAN – Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ternyata masih menyisakan persoalan di SMPN 4 Prambanan. Setiap tahun, sekolah yang berlokasi di wilayah Candiijo, Sambirejo, Prambanan itu selalu kekurang siswa. Tahun ini, dari kuota 64 kursi, hanya 48 siswa yang diterima. Ironisnya, Kepala Sekolah SMPN 4 Prambanan Sutardi menyebut, hasil PPDB tahun ini masih lebih bagus dibanding 2015. “Kala itu hanya ada 33 siswa yang masuk,” ungkapnya kemarin (19/7).

Diakui, kekurangan siswa menjadi persoalan tahunan yang belum ada jalan keluarnya. Sutardi menduga, jarak dan lokasi sekolah menjadi pertimbangan warga tak menyekolahkan anaknya ke sekolah yang berada di perbatasan Prambanan dan Klaten, Jawa Tengah itu. Untuk berangkat sekolah, siswa harus menempuh jalan berbukit dan berkelok-kelok. Meskipun pihak sekolah telah berupaya melakukan jemput bola demi memenuhi kuota siswa, hasilnya tetap tak maksimal.

“Rata-rata jarak tempuh rumah siswa ke sekolah sekitar 1-3 kilometer,” jelasnya. Faktor jarak mendorong para siswa “terpaksa” mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah. Hal itu menjadi persoalan lain, mengingat siswa SMP belum cukup umur untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM).

Sutardi menegaskan, hanya siswa yang hadir ke sekolah yang benar-benar memiliki keinginan untuk menimba ilmu.

“Dilema bagi kami. Kalau dilarang, lalu bagaimana mereka ke sekolah? Angkutan umum tidak ada,” keluhnya.

Menurut Sutardi, sebagian besar orangtua siswa tak sempat mengantar anak mereka ke sekolah karena harus bekerja. Sebagian besar bekerja sebagai buruh serabutan.

Terpisah, Kepala Dinas , Pemuda, dan Olahraga Sleman Arif Haryono mengakui bahwa faktor jarak dan kondisi medan menuju SMPN 4 Prambanan menjadi kendala masyarakat. Hal itu pula yang memicu warga enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Kendati demikian, Arif mengklaim hal itu tak menjadi masalah meskipun berbuntut tidak terpenuhinya kuota siswa. Arif beralasan, SMPN 4 Prambanan tetap menjadi penyedia kebutuhan pendidikan bagi warga sekitarnya.

Terkait sebagian siswa yang menggunakan motor ke sekolah, Arif menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. “Kami tidak punya wewenang melarang. Ini memang problem pendidikan, nanti akan dicari jalan keluar,” ujarnya.

Menurut Arif, tak adanya angkutan transportasi umum menjadi alasan bagi para orangtua murid sehingga mengizinkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor ke sekolah.(bhn/yog/ong)