GUNUNGKIDUL – Kekhawatiran sejumlah kalangan terkait sikap DPRD Gunungkidul yang merekomendasi penundaan dan penertiban tanah-tanah sultan ground (SG) di Bumi Handayani akhirnya terjawab. Hasil rapat Komisi A DPRD Gunungkidul yang digelar awal Juli lalu member rekomendasi, agar pendataan tanah-tanah SG di Gunungkidul untuk sementara waktu ditangguhkan. Pertimbangannya, menunggu selesainya pembahasan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIJ tentang Pertanahan.

“Perlu diketahui perdais pertanahan masih dalam pembahasan dan belum disahkan, sehingga belum dapat dijadikan dasar hukum. Komponen terkait dengan SG dimohon menahan diri terlebih dulu,” demikian bunyi rekomendasi yang diteken pimpinan rapat Supriyadi tertanggal 1 Juli 2016.

Supriyadi sehari-hari menjabat wakil ketua DPRD Gunungkidul. Ia datang ke rapat kerja tersebut bersama Pimpinan Dewan Ngadiyono. Selain anggota Komisi A, hadir dalam pertemuan tersebut Assekda Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Gunungkidul Tommy Harahap, Kantor Pertanahan BPN Gunungkidul, Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Gunungkidul, camat Wonosari dan kepala Desa Kepek Wonosari.

“Semua kami dengar keterangannya,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul Sarmidi saat dihubungi Selasa (19/7).

Koordinator Jaringan Rakyat Mandiri (Jerami) Rino Caroko mencurigai adanya desain tertentu di balik gagasan mendata dan menertibkan tanah-tanah SG di kawasan pesisir Selatan Gunungkidul. Dari investigasi Jerami, ia menemukan adanya beberapa penyelenggara negara yang memiliki kapling tanah SG di daerah pesisir. “Kami punya datanya dan siap diverifikasi,” katanya.

Tentang nama penyelenggara negara tersebut, Rino menyebutkan salah satunya yang gencar berencana menertibkan tanah-tanah SG di Gunungkidul. Rino khawatir, aksi pendataan dan penertiban itu hanya
menjadi kamuflase semata.

“Kepentingannya adalah kolarobarasi penguasa dengan pemilik modal. Korbannya adalah rakyat di pesisir. Mereka akan terpinggirkan dan menjadi penonton. Karena semua dikuasai pemodal besar,” tegasnya.

Ketua DPW PAN DIJ Nazaruddin kembali mengingatkan, perjanjian kerja sama antara Pemkab Gunungkidul dengan Keraton Jogja berpotensi menjerumuskan bupati. Sebab, patut diduga perumusan draf kerja sama tersebut dibuat pejabat tertentu tanpa melibatkan atau berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Gunungkidul. “Tak mengherankan kalau isinya banyak yang aneh dan janggal,” sindirnya.

Sedangkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ Zuhrif Hudaya mengakui raperdais pertanahan belum dibahas dewan. “Draf dari eksekutif kami kembalikan dan sampai sekarang belum diserahkan ulang,” kata Zuhrif.

Pengembalian draf raperdais pertanahan dilakukan karena ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Di antaranya, menyangkut data identifikasi dan inventarisasi tanah-tanah SG dan PAG. Sampai sekarang identifikasi dan inventarisasi itu belum tuntas.

“Selama datanya belum lengkap, sulit kami akan membahasnya,” tegas anggota Komisi D DPRD DIJ ini.(gun/hes)