HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
UKUR ULANG: Pegawai BPN dan Tim Appraisal melakukan pengukuran dan pendataan bangunan-bangunan penginapan di Desa Glagah, kemarin (20/7)
KULONPROGO-Tim pengadaan tanah untuk New Yogyakarta International Airport (NYI A) Temon, masih memberikan kesempatan bagi warga terdampak yang tanah dan asetnya belum diukur dan didata untuk mengajukan permohonan pengukuran kembali hingga Kamis (21/7) mendatang.

Kesempatan itu diberikan karena PT Angkasa Pura (AP) I segera menyiapkan dana untuk pembayaran pertengahan Agustus mendatang. “Kami (BPN) bersama tim appraisal siap turun ke lapangan,” kata Kasi Survei dan Pengukuran BPN Kulonprogo Obed Tri Pambudi, kemarin (20/7).

Namun, tim sifatnya hanya menunggu. Sejak dibuka Rabu (13/7) lalu, ada belasan warga yang mengajukan. Untuk Desa Palihan misalnya. Kebanyakan sudah diukur. Sedangkan untuk Desa Glagah sebagian yang belum terukur masih berupa blok. Artinya angka masih glondongan dan itu tentu akan menyulitkan dalam mengurus ganti rugi. Itu temasuk jika yang bersangkutan besok memproses ke pengadilan. “Karena dulu tanahnya saja belum bisa diukur dan dihitung, apalagi bangunannya. Sejauh kooperatif dan akomodatif kami layani,” imbuhnya.

Terkait nilai ganti rugi yang belum sesuai itu mejadi ranah dan keweanangan tim appraisal yang bertugas melakukan penilaian. BPN dan AP I bahkan tidak bisa mengintervensi. “Harga yang muncul menjadi tangung jawab tim appraisal,” jelasnya.

Kepala Desa Glagah Agus Parmono menambahkan, banyak warga yang dulunya tidak membolehkan tanahnya diukur dan dinilai kini mengajukan permohonan untuk dinilai. “Termasuk warga WTT sekitar 20 – 25 orang. Kami tidak membeda-bedakan. Semua kami layani,” tegasnya.

Pengajuan itu termasuk hotel dan penginapan yang berada di Paku Alam Ground (PAG). Ada juga sekitar 10 pengusaha yang minta penginapan atau hotelnya dihitung. “Di Glagah ada sekitar 25 penginapan,” katanya.

Salah satu pengelola penginapan di Glagah, Gutomo mengungkapkan, nilai ganti rugi yang diberikan masih kurang sesuai. Dia menginginkan tim appraisal melakukan pendataan dan penilaian ulang. Sejak awal dia berharap ganti rugi yang layak. Dan apa yang terjadi bukan transaksi jual beli. “Saya minta ditinjau ulang. Saya masih harus memikirkan usaha yang sama dan di mana,” ujarnya.

Menurutnya, rencana penerimaan ganti rugi hanya Rp 571 juta. Itu ibaratnya dipindahkan dan “disangoni”. Padahal penginapannya seluas 1.200 meter persegi saat dibangun nilai investasinya sekitar Rp 1,7 miliar. (tom/din/ong)