Persoalan Baru Pengambilalihan Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi

MAGELANG – Rencana pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/pemkot pemprov, dinilai akan menimbulkan masalah baru. Apalagi di daerah yang saat ditangani pemda sudah mampu menyumbang prestasi membanggakan, seperti terjadi di Kota Magelang.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Kota Magelang HIR Jatmiko. Politisi Hanura ini mengungkapkan, selain positif ada dampak negatif bila pengalihan ini direalisasikan. Terutama menyangkut sumber daya manusia (SDM) pendidiknya.

“Para guru akan terbebani jika SMK dan SMA dialihkan ke provinsi. Mereka pasti akan khawatir dirolling ke daerah-daerah se-Jawa Tengah. Guru di Magelang bisa saja dipindah ke Pekalongan, Tegal, dan lainnya,” katanya kemarin (20/7).

Ditambah kebijakan ini bakal membuat guncangan di awal pelaksanaan. “Misalnya ketika guru harus mengurus sertifikasi ke Semarang. Jelas menguras waktu dan biaya, terlebih guru-guru di Kota Magelang,” ujarnya.

Jatmiko juga menganggap penarikan pengelolaan akan berdampak tugas berat pemindahan aset-asetnya. Dia menyayangkan kebijakan itu berlaku serentak di Indonesia, termasuk di Kota Magelang yang notabene punya mutu pendidikan cukup tinggi.

“Tidak gampang menjalani masa transisi itu, pasti repot. Apalagi prestasi Kota Magelang kan sudah bagus di bidang pendidikan menengah, kenapa mesti diotak-atik. Dulu pernah diurus pemprov terus diserahkan ke pemda, dan sekarang mau diambil lagi. Hanya bolak-balik saja,” imbuh Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Magelang ini.

Meski begitu, Jatmiko tak menampik wacana pengalihan SMK dan SMA negeri di daerah kepada pemerintah provinsi itu punya dampak positif. Ia menangkap, sisi positif dari penerapan itu salah satunya tugas dan kewajiban pemerintah daerah akan terkurangi.

“Pemda bisa lebih fokus mengurusi pendidikan dasar (dikdas), itu positifnya. Tapi mengandalkan sembilan tahun pendidikan, sekarang ini kan sudah tidak zamannya lagi. Pendidikan dasar itu mestinya 12 tahun sampai SMA. Tapi, untuk sekarang tidak usah gusar, kita tunggu saja keputusan MK, aturannya seperti apa,” kata dia. (nia/laz/ong)