GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
BELUM WAKTUNYA: Seorang pelajar SMP bermain gawai di atas kendaraan sepeda motornya seusai mengikuti PLS di kompleks Masjid Gede Kauman, Jogjakarta, Rabu (20/7). Disdikpora DIJ melarang pelajar yang tak miliki SIM mengendarai sepeda motor untuk bersekolah.
JOGJA – Saat ini anak-anak di bawah umur sering terlihat mengendarai sepeda motor. Baik di jalan-jalan kampung bahkan saat menuju ke sekolah. Melihat fenomena itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ melarang siswa di bawah umur mengendarai motor sendiri. Terlebih mereka tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kepala Disdikpora DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, larangan ini untuk keselamatan siswa itu sendiri. Ini berdasarkan masih maraknya siswa naik kendaraan bermotor tanpa didampingi orangtua saat berangkat sekolah.

Aji menegaskan, anjuran ini telah disebarkan ke seluruh sekolah di Jogjakarta. Tentang sanksi, Aji menyerahkan kepada sekolah maupun dinas terkait dalam hal ini Kepolisian untuk menindak apabila ditemukan pelanggaran.

“Sesuai dengan peraturan dari Kepolisian, diizinkan apabila mempunyai SIM. Jika tidak itu termasuk pelanggaran lalu lintas. Sehingga bisa ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya, kemarin (20/7).

Ini juga sesuai dengan peraturan daerah terkait kedisiplinan. Menurutnya, dengan diterapkannya peraturan ini maka siswa diajarkan poin kedisiplinan. Selain itu, juga menekan angka kecelakaan berkendara untuk anak di bawah umur.

Dalam kesempatan ini, Aji juga mengimbau agar orangtua tegas. Artinya, orangtua turut mendisiplinkan anaknya agar tidak berkendara sebelum memiliki SIM. Orangtua juga diminta tidak sepenuhnya memfasilitasi anak dengan alasan memudahkan mereka berangkat ke sekolah.

“Poin terpenting justru ada pada orangtuanya, agar anak tidak mengendarai motor sebelum waktunya,” ujarnya.

Berbagai solusi diberikan agar anak tidak berkendara sebelum memiliki SIM. Pertama, memanfaatkan fasilitas transportasi umum seperti Transjogja. Selanjutnya bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki jika jarak sekolah dan rumah tidak begitu jauh.

Solusi terakhir adalah orangtua atau sanak saudara yang telah memiliki SIM mengantarkan anak. Solusi terakhir ini telah disosialisasikan kepada siswa dan orangtua sejak Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), Senin (18/7) lalu. Aji berharap para siswa memahami anjuran ini demi keselamatan pribadi saat berangkat ke sekolah.

Aji mengungkapkan, kadang ada siswa SMP yang membawa (motor) lalu dititipkan ke tetangga sekolah atau parkir umum, itu tidak boleh. “Kami juga telah meminta sekolah melakukan pendekatan terutama kepada yang dititipkan motornya. Sekolah bisa memberi sanksi dengan menegur kemudian sanksi sesuai catatan,” katanya.

Sementara itu, tentang pelaksanaan PLS hingga hari terakhir (20/7) tergolong lancar. Aji mengungkapkan, sempat ada beberapa laporan yang masuk namun bukan pelanggaran krusial. Untuk perpeloncoan tidak ditemukan, dan seluruh sekolah telah mematuhi Surat Edaran Kemendikbud.

Dia juga sempat menerima laporan adanya indikasi fisik. Ini terkait penyelenggaran pelatihan peleton inti di salah satu SMA di Sleman. Respons diberikan dengan menghubungi Dinas Pendidikan Sleman untuk diteruskan ke sekolah terkait.

“Ada beberapa pesan singkat yang datang sebelum pelaksanaan, lalu saya teruskan kepada yang berwenang. Ada pula di Madrasah Negeri harus membawa tas kantong gandum, saya teruskan ke Kanwil Kemenag DIJ. Tetap ada klarifikasi dan penindakan ketika ada laporan masuk,” ujarnya.

Adanya larangan pelajar yang belum cukup 17 tahun mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah menuai penolakan dari orangtua. Mereka berharap pemerintah tak sekadar melarang penggunaan sepeda motor. Tapi, juga menyiapkan solusi yang memudahkan pelajar ke sekolah.

“Harusnya disiapkan bus pelajar atau moda transportasi yang aman dan terjangkau,” kata salah seorang oran tua yang memberikan fasilitas sepeda motor bagi anaknya Miftahudin, kemarin (20/7).

Dia menegaskan, membolehkan anak belum 17 tahun mengendarai sepeda motor sebenarnya bukan pilihan. Tapi, karena kebutuhan dirinya dan istri yang tak bisa mengantarkan ke sekolah. “Kalau pas SD memang saya antar karena dekat rumah. Sekarang mereka jauh dari rumah,” katanya.

Menurutnya, harus ada solusi jitu misalnya dengan pemberian fasilitas moda transportasi umum. Hal itu, lanjutnya, akan mempermudah orangtua dan pelajar menuju ke sekolah. “Rumah saya di Ringroad Barat, anak saya sekolah di SMP Muhammadiyah 1 dan SMA Muhammdiyah 2. Jadi, semuanya jauh. Sementara rumah saya tidak terjangkau Transjogja maupun bus umum lainnya,” sesalnya. Pemanfaatan bus sekolah, lanjut dia, akan banyak mengurangi kemacetan lalu lintas. Juga, bisa menjadi solusi ketepatan waktu (dwi/eri/ila/ong)