BANTUL – Pemerintah desa (pemdes) penerima bantuan keuangan dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mulai resah. Setengah tahun berjalan, bantuan program pemberdayaan masyarakat desa (P2MD) senilai total Rp 15 miliar belum cair. Hal itu berakibat semua perangkat desa kelabakan dalam menjalankan program.

“Hal ini tentu akan memicu minimnya serapan anggaran,” sesal Ketua Fraksi PDIP DPRD Bantul Timbul Sarjana di ruang kerjanya kemarin (21/7).

Menurut Timbul, kinerja pemdes tak akan optimal mengingat saat ini juga disibukkan dengan program-program dengan alokasi dana desa dan dana desa, yang nilainya juga cukup besar. “Kalau terlambat desa harus memasukkan dalam APBDes berikutnya lagi,” lanjutnya.

Timbul berulang kali meminta klarifikasi kepada Kantor PMD terkait keterlambatan ini. Hanya, jawaban yang disampaikan mengenai penyebab keterlambatan ini cukup sepele. Karena belum semua pemdes mengajukan proposal. Sementara, Kantor PMD baru sudi mengucurkan bila seluruh proposal masuk. Melihat kondisi itu, politikus PDIP asal Sedayu ini menyarankan Kantor PMD memproses beberapa proposal pengajuan yang telah masuk. “Seharusnya jangan menunggu semua masuk dulu. Ini sudah ditunggu desa,” tegasnya.

Timbul memaklumi kegelisahan pemdes ini. Mengingat, bantuan yang disalurkan melalui P2MD ini pilihan favorit kelompok masyarakat. Menyusul diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya regulasi itu tak semua kelompok masyarakat bisa menerima bantuan hibah. Dibutuhkan syarat legalitas badan hukum kelompok calon penerimanya. Sedangkan jumlah kelompok yang berbadan hukum masih sangat sedikit.

“Makanya mereka mengandalkan bantuan P2MD, meski pencairannya lewat pemdes. Tidak langsung ke kelompok,” jelas Timbul.

Terpisah, Kepala Kantor PMD Bantul Supriyanto mengamini soal keterlambatan pengucuran bantuan P2MD. Menurutnya, kemarin masih ada sekitar 20 persen pemohon yang belum menyetorkan proposal pengajuan.

“Baru bisa kami proses setelah semua masuk,” tegasnya.

Menurut Supri, sapaannya, seluruh proposal ini penting. Alasannya, konten permohonan bantuan dalam setiap proposal menjadi acuan dalam penyusunan peraturan bupati (perbup). Pembelanjaan bantuan keuangan harus tercantum dalam perbup. Regulasi yang menjadi payung hukum pengucurannya.

Supri menambahkan, bantuan keuangan dari Kantor PMD kepada pemdes ibarat dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang dikucurkan kepada pemkab. Bantuan keuangan ini dialokasikan untuk beragam jenis kegiatan. Bisa berupa pembangunan fisik atau pemberdayaan sosial ekonomi. Misalnya, budidaya tanaman atau peternakan. (zam/yog/ong)