MUNGKID – Saat sebagian besar pemerintah kabupaten/kota mengejar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak demikian yang diperoleh Pemkab Magelang. BPK menemukan sejumlah kejanggalan pada beberapa laporan pertanggungjawaban keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Karena itu, Pemkab Magelang hanya memperoleh opini wajar dengan pegecualian atas laporan keuangan 2015.

Berdasarkan dokumen yang diterima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Yogyo Susaptoyono, ada lima instansi bermasalah dari kaca mata BPK. Antara lain, Dinas Perdagangan dan Pasar (Disdagsar), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral (DPUP ESDM, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD).

Yang paling mencolok adalah laporan keuangan pada DPUP ESDM. Menurut Yogyo, BPK menemukan sedikitnya 26 pekerjaan yang tak tuntas selama 2015. “BPK mencatat ada potensi kerugian negara sebesar Rp 215 juta,” beber Yogyo kemarin (21/7).

Proyek bermasalah tersebut menyebar di beberapa lokasi. Terdiri atas proyek peningkatan jalan, jembatan, dan pembangunan gedung perkantoran. Ada proyek yang volume pekerjaannya berkurang, sehingga tak sesuai dengan kontrak. “Itu letak penyimpangannya,” tegasnya.

Melihat kondisi itu, Yogyo menilai, sistem perencanaan dalam pelaksanaan proyek-proyek di DPUP ESDM belum matang. Termasuk pengawasannya.

Dalam dokumen BPK, proyek yang disebut bermasalah, diantaranya, pembangunan Jalan Elo-Jetis-Pucang senilai Rp 10 miliar. Dalam kasus ini ada kekurangan volume yang jika diuangkan lebih dari Rp 10 juta. Kemudian, pekerjaan peningkatan jembatan Kemesu di ruas Jalan Bandongan-Windusari sebesar Rp 11,9 miliar. Ditemukan kerugian negara hingga Rp 11,9 juta.

Yogyo menengarai, banyaknya temuan BPK tak lepas oleh kondisi birokrasi eksekutif yang tak stabil. Terlebih banyaknya jabatan eselon 2 yang kosong, dan diisi pelaksana tugas (Plt). Akibatnya, pemerintah tak bisa bekerja secara maksimal karena Plt tak bisa mengeluarkan kebijakan strategis.

“Wajar saja kalau pelaksanaan pemerintahan berjalan setengah-setengah,” ungkap Politikus PKB ini.

Karena itu, Yogyo mendesak pemkab segera mengisi jabatan lowong. Atau merotasi pejabat yang produktif untuk mengisi kursi strategis.

Terpisah, Kepala DPU ESDM Sutarno mengklaim bahwa sebagian besar proyek yang disorot BPK telah diperbaiki oleh pelaksana tender masing-masing. Disesuaikan dengan kontrak kerja.(ady/yog/ong)