JOGJA – Sebanyak empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pergola di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja 2013 mengajukan gugatan pra peradilan. Saat ini proses sidang sedang berjalan di PN Jogjakarta. Permohonan pra peradilan ini dilayangkan empat rekanan proyek pergola yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ.

Mereka yakni Suryo Widono, Henry Tahtadona, Beni Dwi Wahyuwinawan, dan Zainuri Masykur. Salah seorang penggugat, Sugeng Santoso yang sebelumnya ikut mengajukan gugatan, belakangan mencabut gugatannya.

Kuasa hukum penggugat Anton Sudibyo usai persidangan kemarin (21/7) menerangkan, salah satu pertimbangan melakukan gugatan adalah surat panggilan saksi yang dinilai melanggar Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/JA/10/2010. Pasal 23 peraturan itu menyebutkan surat perintah penyidikan pertama wajib disertai identitas tersangka.

Namun dalam surat panggilan saksi tertanggal 19 Mei 2016, hal itu tidak disebutkan. Selain itu, para penggugat menilai penetapan status tersangka itu merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak sah. Mereka beralasan, belum pernah ada pemeriksaan mereka sebagai calon tersangka, dan tidak disertakan sekurangnya dua alat bukti.

“Hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHAP, dan pasal 187 KUHAP. Karenanya kami mohon kepada hakim agar mencabut surat penetapan tersangka,” kata Anton.

Selain itu, dalam gugatan pra peradilan tersebut pihaknya juga mempersoalkan penyitaan uang senilai Rp 42 juta dari tersangka Sugeng Santoso. Sesuai berita acara, penyitaan dilakukan pada 9 Mei 2016. Sementara Sugeng baru ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Juni 2016.

Menurutnya, uang tunai hasil sitaan penyidik Kejati DIJ itu tidak disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, melainkan di kantor kejaksaan. Selain itu penyidik tidak melampirkan bukti persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jogjakarta.

Salah satu penggugat, Suryo Widono menilai, penyidik tidak pas jika menetapkan dirinya dan keempat rekan menjadi tersangka. Sebab pada tahun 2014 silam, pihaknya telah mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah.

“Pernah ada pemeriksaan dari BPK atau Inspektorat. Dari hasil itu, kami memenuhi kewajiban pengembalian kelebihan bayar tapi kenapa masih dijadikan tersangka,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, dia mengaku diberi pekerjaan oleh Hendrawan. Sugeng mendapat tiga kontrak yang masing-masing bernilai sekitar Rp 170 juta. Ia mengaku memberikan fee kepada Hendrawan yang dalam persidangan telah dijatuhi vonis. (riz/din/ong)