JOGJA- Gubernur DIJ Hamengku Buwono X masih menyimpan rapat-rapat sikapnya terkait silang pendapat penetapan Perda Hari Jadi DIJ yang terjadi di parlemen.

HB X enggan menjelaskan sikapnya menanggapi kemungkinan paripurna penetapan Hari Jadi DIJ yang digelar hari ini Jumat (22/7) berakhir dengan cara voting lantaran fraksi-fraksi DPRD DIJ terbelah dalam banyak pendapat.

“Biarkan saja. Dilihat saja nanti,” ungkap HB X saat ditemui usai melepas kontingen Porwanas PWI DIJ di Bangsal Kepatihan, kemarin (21/7).

Meski demikian, raja yang bertakhta sejak 7 Maret 1989 mengingatkan, agar anggota dewan tidak membaca raperda maupun naskah akademik (NA) hari jadi sekadar dari judulnya. Namun dia meminta agar para legislator di Jalan Malioboro 54 Jogja bersedia melihat konteks sejarah DIJ.

“Jangan hanya letter lecht ( melihat dari teksnya, red) saja,” pintanya. Kalaupun sekarang terjadi perbedaan pendapat, HB X meyakini hal tersebut hanya soal penafsiran semata.

Rapat kerja Pansus Hari Jadi DIJ yang terakhir dilakukan pada Selasa (19/7) lalu mengalami jalan buntu. Ketua Pansus Anwar Hamid gagal merumuskan sikap bulat karena tujuh fraksi memiliki pandangan beragam.

Usulan Pemprov DIJ yang ingin Hari Jadi DIJ jatuh pada 13 Maret 1755 bertepatan dengan momentum Hadeging Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak serta merta diamini fraksi-fraksi.

Dukungan untuk opsi tersebut hanya datang dari Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Kesatuan Nasional (FKN). Sedangkan kubu lain yang dimotori FPAN, FPKS, dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengajukan tawaran lain. Yakni memilih peristiwa diundangkannya UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIJ pada 3 Maret 1950 sebagai Hari Jadi DIJ.

“Kalau kita memilih 13 Maret 1755, maka kita peringati Hari Jadi Ngayogyakarta Hadiningrat, dan bukan Hari Jadi DIJ,” ungkap Hamam Mustaqim yang mewakili FPAN. Pendapat Hamam itu didukung anggota pansus dari FPKS Zuhrih Hudaya. “Kita peringati dua hari jadi,” ucapnya.

Melihat perbedaan tajam antaranggota pansus itu, Anwar beberapa kali menawarkan agar anggota dewan mengambil sikap mufakat. Dia minta agar usulan eksekutif dikedepankan. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Hamam.

“Berarti nanti kita voting,” ucap Anwar.

Wakil bupati Kulonprogo pertama ini periode 2001-2006 itu lantas meminta Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santosa berbicara. Sikap pemprov sejak awal tidak berubah. “Kami tetap pada 13 Maret 1755,” tegasnya berulang-ulang.

Dalam kesempatan itu Dewo justru mengkritik usulan Hari Jadi DIJ pada 3 Maret 1950. Menurut dia, UU No.3 Tahun 1950 belum dapat dijalankan karena menunggu peraturan pemerintah (PP).

“Pemberlakuannya baru dilakukan pada 14 Agustus 1950,” kata alumnus FH UII ini.

Melihat kerasnya sikap fraksi-fraksi tersebut, FPDIP melalui anggotanya Rendradi Suprihandoko mengambil jalan tengah. Dia menawarkan sikap kompromi. Fraksi terbesar dengan 14 kursi ini meminta judul perda hari jadi diubah menjadi Hari Jadi Pemda DIJ. Acuan FPDIP sama dengan FPAN, FPKS, dan FPD yakni 3 Maret 1950.

Namun demikian, mantan ketua DPRD Sleman ini memberikan catatan. Dalam perda tersebut harus mengakomodasi hari jadi lahirnya Kasultanan 13 Maret 1755 dan kelahiran Kadipaten Pakualaman 17 Maret 1813. “Pemerintah daerah harus memfasilitasi peringatan acara hageding (berdirinya) keraton dan Pakualaman,” ingatnya.

Dia tak setuju bila keputusan dilakukan dengan cara divoting. Menurut dia, sesulit apapapun sebagai politisi harus mengambil jalan keluar. Termasuk bila perlu anggota pansus bertemu dengan HB X.

“Jangankan hari. Detik pun menentukan bagi kita sebagai politisi. Ada forum rapat pimpinan dewan dan fraksi untuk membahasnya,” saran Rendradi.

Wakil Ketua Pansus Agus Sumartono memberikan sinyal ada opsi lain di luar voting. Yakni kerja pansus diperpanjang selama 10 hari hingga 5 Agustus mendatang. Dengan perpanjangan waktu untuk kali kedua itu membuka ruang bagi anggota dewan mengadakan kompromi sekaligus mengambil keputusan secara mufakat. (kus/din/ong)