JOGJA – Gerakan Jogja Independent (Joint) yang berencana mengeluarkan pernyataan resmi pekan depan, akhirnya dipercepat. Kemarin (21/7) bertempat di Sekretariat Joint, Kedai Kebun Forum, Jalan Tirto dipuran, Joint memastikan mundur dari konstelasi Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2017.

Meski sudah memastikan tidak akan memaksakan untuk memenuhi persyaratan 23 ribu KTP untuk jalur perseorangan, Joint tetap akan turun di Pilwali
Mereka mengapresiasi kandidat calon wali kota (cawali) dari tokoh-tokoh muda. “Kecuali incumbent. Kami bersimpati seperti Mas Syauqi (Soeratno), Mas Arif Noor Hartanto, dan Arif Nur Cahyo atau Yoyok,” kata pegiat Joint Herman Dody Is-darmadi kemarin.

Mantan politikus PAN ini berharap, parpol juga bersedia untuk mencalonkan tokoh-tokoh muda itu maju sebagai wali kota.

“Seperti Mas Inung yang banyak mendapatkan dukungan masyarakat. Tentunya sangat mengecewakan jika akhirnya PAN hanya menargetkan AB 2,” ujar Dody mengomentari mantan koleganya baik di parpol maupun DPRD Kota Jogja periode 2004-2009 ini.

Tokoh-tokoh muda itu, lanjut Dody, bisa mewujudkan ke-inginan masyarakat di Kota Jogja yang menginginkan peru-bahan. Meski mereka ini dari test case Joint saat pengumpulan KTP lebih banyak silent mayority passive.

Selain tokoh-tokoh ini, Dody menegaskan, dukungan Joint terhadap Garin Nugroho dan Rommy Heryanto sudah selesai. Joint tak akan mendukung secara gerakan, jika Garin yang dikenal sebagai sineas muda itu akhirnya melanjutkan proses di PDI Perjuangan.

“Kalau secara pribadi itu hak masing-masing dari relawan Joint. Kami sudah komunikasi dengan Mas Garin, Joint ke de-pan akan menjalankan fungsi edukasi,” katanya.

Sampai pernyataan resmi kemarin, relawan Joint yang mayoritas mahasiswa baru bisa mengumpulkan sekitar empat ribuan KTP. Hal ini jauh dari target, karena fakta di lapangan yaitu pemilih di Kota Jogja ber-beda dengan anggapan mereka.

“Hasil urunan gaya Jogja untuk membiayai gerakan ini sudah terkumpul Rp 270 juta yang semuanya habis. Malah kami ini tombok sebagian,” jelasnya.

Selain masalah pendanaan, lanjut Koordinator Tim Peme-nangan Joint Sukri Ridho, kendala lainnya adanya masalah di tokoh struktur formal. Pengurus RT, RW, dan LPMK di Kota Jogja mayoritas adalah pengurus partai.

“Jika bukan pengurus, mereka malah menjadi agen salah satu kandidat yang lain,” katanya.

Tapi dari berbagai kesulitan yang dihadapi Joint, lanjut Dody, tentu saja karakter pemilih yang merupakan warga Kota Jogja. Mereka ternyata silent mayority passive dan pragmatis minority aktive. (eri/laz/ong)