KULONPROGO – Warga terdampak bandara mengaku kecewa karena tidak ada tim yang menemui mereka di Balai Desa Palihan, Kecamatan Temon, kemarin (22/7).

Padahal undangan musyawarah bentuk ganti rugi itu resmi ditandatangani Kepala Kanwil BPN DIJ Arie Yuriwin. Sudariyah, warga Palihan mengata-kan, ia mendapat undangan untuk hadir setelah sebelumnya tim melakukan peninjauan kembali. Tim kembali turun ke lapangan untuk merespons keberat-annya atas nilai aset terdampak
. “Tapi ketika kami sampai di Balai Desa, malah tidak ada tim appraisal,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan informasi undangan musyawarah bentuk ganti rugi di Balai Desa Palihan itu untuk sekitar 90 orang. Namun tidak ada pe-manggilan satu per satu oleh tim bandara sebagaimana biasanya.

Warga merasa hanya dilempar ke sana-ke mari ketika berinisiatif menanyakan persoalan seputar ganti rugi, baik hasil cek ulang maupun masalah keberatannya.Pengakuan serupa juga diungkap-kan Rustini, warga Ngringgit, Palihan.

Ia mengatakan tanpa tim bandara ia tidak tahu harus bertanya kepada siapa soal ganti rugi tanah dan aset mereka. Padahal ia ingin dalam musyawarah itu hendak menanyakan hasil peninjauan ulang yang nihil perubahan dan masalah relokasi.

“Tapi mau tanya siapa, sampai se-karang pun saya belum tanda tangan. Padahal saya juga mau menanyakan soal tanaman yang belum masuk pen-dataan,” ujar Rustini.

Ia mengaku khawatir, bahkan kesulitan tidur karena terlalu memikirkan asetnya yang belum terdata. Masalah yang juga dialami kebanyakan warga, yaitu mereka menganggap nilai ganti rugi yang diumumkan belum sesuai.

Ditambahkan, dirinya memiliki dua bidang tanah seluas masing-masing sekitar 243 meter persegi. Salah satunya berada di dekat Jalan Daendels dan hanya dihargai sekitar Rp 700 ribu per meter.

“Padahal tanah tetangga saya yang juga dekat jalan itu nilainya mencapai lebih dari Rp 1,7 jutaan per meter. Ini tidak wajar, hasil tinjau ulang beberapa waktu lalu juga katanya nihil, tidak ada per-ubahan. Saya belum setuju,” imbuhnya.

Warga lain, Mawarno, menganggap kinerja tim appraisal tidak profesional. Standar penilaian yang diterapkan tidak jelas. Dia menyebutkan tanah terdampak di tepi jalan nasional rata-rata nilainya Rp 2 jutaan per meter, di tepi Jalan Daendels Rp 1,7 per meter, di sekitar Jalan Diponegoro Rp 700 ribu per meter dan jauh di utara Jalan Daendels Rp 700 ribu per meter.

Kepala BPN Kulonprogo M Fadhil saat dikonfirmasi terkait hal itu mengata-kan, untuk wilayah Palihan bukan meru-pakan kewenangannya, sehingga ia tidak bisa menanggapi lebih lanjut.

“Untuk Palihan itu kewenangan Bu Kanwil (Kepala Kanwil BPN DIJ Arie Yuriwin). Saya tidak bisa menanggapi, daripada malah salah,” tegasnya. (tom/laz/ong)