JOGJA – Kepolisian tidak akan memberikan keringanan terhadap fenomena banyaknya pelajar SMP yang membawa sepeda motor ke sekolah. Polisi tetap menindak tegas terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas.

Penegasan ini disampaikan Dirlantas Polda DIJ Kombes Pol MH Ritonga. Pihaknya mengatakan, tidak ada kebijakan yang meringankan atau membolehkan pelajar yang belum mengantongi SIM membawa sepeda motor ke sekolah.

“Kalau dibiarkan kita yang salah. Ketentuannya yang boleh mengendarai motor adalah yang membawa SIM. Umurnya mencukupi, karena SIM adalah surat tanda kecakapan mengendarai motor,” katanya kepada Radar Jogja kemarin (21/7).

Ia juga mengatakan pihak sekolah juga harus menegakkan aturan dan jangan malah menutup mata. “Guru-guru sudah melarang (membawa motor ke sekolah, Red), berarti kalau ada yang membolehkan itu oknumnya,” ujar Ritonga.

Disinggung mengenai tidak adanya angkutan umum yang mengangkut pelajar ke sekolah, perwira menengah ini menilai hal itu bukan sebuah alasan yang tepat. Pihaknya tetap akan melakukan tindakan.

“Tidak ada alas an, tetap kita tindak, karena itu kalau jauh berupaya sedekatnya dengan sekolah. Tidak ada dasar untuk meringankan. Karena dasarnya mengemudikan sepeda motor adalah SIM. Itu sudah kewajiban,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja DIJ I Ketut Suardika mengatakan, setiap korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum berhak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. Jaminan itu tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964 junto PP Nomor 17 dan Nomor 18 Tahun 1965.

“Pemberian santunan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang mendapat musibah kecelakaan,” kata Suardika kepada Radar Jogja kemarin (21/7).

Lalu, siapa yang berhak mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja? Suardika menerangkan mereka adalah warga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas karena tertabrak kendaraan bermotor dan penumpang angkutan umum (darat, laut, dan udara).

Bahkan, pejalan kaki dan pengemudi sepeda onthel pun berhak mendapatkan santunan dari Jasa Raharja ketika menjadi korban kecelakaan tertabrak kendaraan bermotor. Sebab, setiap kendaraan bermotor telah membayar premi asuransi yang disebut SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Humas Jasa Raharja Jogja Wahyu Agung menambahkan, meskipun pengendara tidak mengantongi SIM, masih bisa mendapat klaim asuransi apabila terlibat kecelakaan. Hal itu selama syarat-syarat klaim dipenuhi.

“Setiap perpanjangan STNK ada SWDKLLJ, singkatan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, itu miliknya Jasa Raharja. Kalau SIM bukan masuk Jasa Raharja, masuknya ke kepolisian. Jadi kalau ada kecelakaan dua kendaraan atau lebih pasti tentunya dapat asuransi Jasa Raharja,” katanya.

Kecelakaan itu, kata Agung, baik yang mengalami luka-luka, meninggal dunia, luka berat yang menyebabkan meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap. Adapun mengenai syaratnya harus ada laporan polisi.

“Misal luka-luka dilampiri kwitansi, rincian kwitansi, copy resep, diagnosa rumah sakit dan identitas korban. Kalau meninggal harus ada laporan polisi, identitas korban, identitas ahli waris, surat nikah bila sudah menikah, kartu keluarga, surat kematian dari rumah sakit dan buku tabungan ahli waris,” urainya.

Sedangkan untuk cacat tetap, lanjut Agung, diperlukan laporan polisi, identitas korban, surat keterangan cacat tetap dari dokter, foto korban yang mengalami cacat tetap dan diagnosa rumah sakit. (riz/mar/laz/ong)