JOGJA – Pemprov DIJ ternyata memiliki 96 bidang tanah yang belum bersertifikat. Padahal, tanah-tanah tersebut telah lama dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah. DPRD DIJ khawatir aset tersebut akan hilang jika tak segera disertifikasi. Apalagi jika sampai diklaim oleh pihak lain. Jika hal itu sampai terjadi bukan tidak mungkin pemprov akan direpotkan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset Daerah DPRD DIJ Arif Setiadi mewanti-wanti pentingnya sertifikasi tanah sebagai aset daerah. Dokumen tersebut tak sekadar menjadi penguat secara legal dan formal atas hak kepemilikan tanah. Lebih dari itu sebagai syarat sah utama dalam pemanfaatannya.

“Jangan sampai terjadi kasus seperti di Jakarta, yang kehilangan aset gara-gara tidak ada sertifikatnya,” tegas Arif dalam rapat pansus kemarin (22/7).

Dari penelusuran pansus, banyaknya tanah yang belum bersertifikat bukanlah persoalan yang paling mendasar. Parahnya, berdasarkan data yang dipegangnya terkuak adanya perbedaan informasi antara pengelola aset dengan pengguna objeknya. “Bagaimana ini bisa terjadi. Ternyata minim koordinasi antara dinas terkait,” ungkap politikus PAN itu.

Arif mencontohkan data yang disampaikan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIJ selaku pengguna objek atas aset yang dikelola Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset (DPPKA)
Data dari DPUP-ESDM per 1946 menunjukkan ada 44 bidang tanah tak bersertifikat yang dimanfaatkan untuk jalan. Sedangkan versi DPPKA jumlahnya mencapai 60 bidang. “Data, kok bisa geseh,” sindirnya.

Sementara berdasarkan paparan Pemprov DIJ disebutkan bahwa total aset yang dimiliki pemerintah per 31 Desember 2015 sebanyak 935 bidang. Dari jumlah itu, baru 839 aset yang sudah bersertifikat.

Dari 96 tanah yang belum tersertifikasi, 89 bidang diantaranya di DPUP-ESDM DIJ. Tiga bidang lainnya di DPPKA DIJ dan dua lagi di Dinas Kebudayaan. Selanjutnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perhubungan masing-masing satu bidang tanah.

Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan, Bidang Bina Marga, DPUP-ESDM DIJ Bambang Sugaib membenarkan ikhwal 89 objek tanah tak bersertifikat yang dimanfaatkan lembaganya. Semuanya
berupa jalan. “Itu jalan provinsi yang tersebar di kabupaten dan
kota di DIJ,” ungkapnya.

Pihaknya berencana melakukan sertifikasi semua tanah yang tak memiliki dokumen legal. Hanya, Bambang mematok waktu hingga lima tahun untuk menyelesaikannya. Soal lamanya waktu, Bambang beralasan karena terkendala minimnya jumlah sumber daya
manusia, peralatan, serta anggaran yang dimiliki. “Kecuali jika nanti ada kebijakan menambah semua item itu mungkin bisa dipercepat prosesnya,” ujar Bambang.(pra/yog/ong)