JOGJA – Keengganan sebagian besar fraksi DPRD DIJ mengegolkan usulan Pemprov DIJ untuk menetapkan Hari Jadi DIJ jatuh pada 13 Maret 1755 bakal berdampak serius. Nota persetujuan bersama antara pimpinan dewan dengan eksekutif terancam tidak ditandatangani Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X. Dampaknya, pengesahan Perda Hari DIJ menjadi terganjal.

“Perda Hari Jadi DIJ akan sulit dilaksanakan,” ungkap seorang sumber di Kepatihan, kemarin (24/7).

Kejadian ini sebagai reaksi atas keputusan rapat kerja Pansus Hari Jadi DIJ yang digelar kali terakhir pada Jumat (22/7) lalu. Dalam rapat tersebut, anggota pansus dari utusan tujuh fraksi menyampaikan sikapnya.

Enam fraksi yakni FPDIP, FPAN, FPG, FPKS, FKN, dan FPD sepakat mengusung opsi Hari Jadi DIJ bukan 13 Maret 1755. Namun, enam fraksi ini memilih momentum disahkannya UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIJ pada 3 Maret 1950 sebagai tonggak Hari Jadi DIJ. Enam fraksi ini juga sepakat mengubah judul perda dari Hari Jadi DIJ menjadi Hari Jadi Pemerintah DIJ.

Satu-satunya fraksi yang sejalan dengan pemikiran pemprov hanya Fraksi Gerindra. Fraksi ini setuju momentum Hadeging (berdirinya) Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada 13 Maret 1755 dijadikan sebagai Hari Jadi DIJ.

“Jika paripurna dilakukan ada dua skenario pidato gubernur yang disiapkan eksekutif,” lanjut sumber tersebut.

Skenario pertama, gubernur tetap hadir di paripurna. Bila dewan setuju dengan opsi hari jadi pilihan pemprov, maka bunyi pidato gubernur adalah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari dewan.

Sebaliknya, bila dewan tetap dengan sikapnya, maka skenario kedua yang disodorkan. “Pidato gubernur nantinya menyatakan keberatan menandatangani nota persetujuan bersama. Mungkin ini baru kali pertama terjadi dalam sejarah pembahasan perda di DIJ,” jelas sumber itu yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis.

Perbedaan tajam antara dewan dengan eksekutif saat membahas perda sebenarnya bukan kali pertama. Di penghujung Desember 2013 kejadian serupa juga pernah terjadi. Kala itu dewan tengah membahas Perda Tata Cara Pembentukan Perdais. Parlemen dan pemprov terlibat silang pendapat terkait perlu dan tidaknya penyebutan provinsi di depan kata DIJ.

Pansus yang diketuai Putut Wiryawan dari Fraksi Partai Demokrat didukung seluruh fraksi FPDIP, FPAN, FPG, FPKS, FKB, dan FPNPI Raya (fraksi gabungan PPP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura) sepakat mempertahankan penggunaan kata provinsi.

Paripurna yang mestinya digelar 31 Desember 2014 urung dilaksanakan. Gara-garanya rapat kerja badan musyawarah (Banmus) dewan diboikot eksekutif. Dewan pun gagal mengagendakan paripurna. “Bisa saja kejadian itu terulang,” bisik sumber itu.

Kans gubernur enggan menandatangani persetujuan bersama pengesahan Perda Hari Jadi DIJ tidak dimasalahkan oleh dewan. Ketua Fraksi PAN Suharwanta menegaskan, bila itu yang terjadi dewan tidak mungkin menghalangi.

Hanya, Bang Wanta, sapaan akrab politikus asal Ganjuran, Bantul ini mengingatkan, agar seluruh tahapan pembahasan perda diselesaikan. Lantaran pembahasan di tingkat pansus telah selesai, maka kerja pansus harus dilaporkan hingga paripurna dewan.

“Di paripurna gubernur punya sikap sendiri, itu soal yang berbeda. Yang jelas hasil kerja pansus harus dibawa ke paripurna,” tegasnya.

Dikatakan, jika pembahasan pansus Hari Jadi DIJ diganjal, dan tidak sampai ke paripurna akan merugikan kepentingan DPRD. Dewan dinilai tidak becus menjalankan fungsi legislasi.

Anggota Komisi C ini menyatakan sikap pansus sebenarnya tidak kaku. Bila pemprov hendak memperingati peristiwa 13 Maret 1755 dipersilakan mengubah judul perda menjadi Hari Jadi Jogjakarta atau Hari Jadi Ngayogyakarta Hadiningrat.

“Ide luar biasa justru kami nilai datang dari kawan-kawan Fraksi PDI Perjuangan,” puji Bang Wanta memberi apresiasi.

FPDIP melalui anggotanya Rendradi Suprihandoko meminta agar Hari Jadi Pemerintah DIJ pada 3 Maret 1950. Namun, di dalam perda itu juga mencantumkan kewajiban pemprov memfasilitasi peringatan Hadeging Keraton Jogja pada 13 Maret 1755 dan Hadeging Kadipaten Pakualaman pada 17 Maret 1813. “Terbentuknya DIJ tidak bisa dilepaskan dari Keraton dan Pakualaman,” kata Rendradi.

Menyadari kebuntuan rapat pansus, anggota FPDIP yang juga menantu HB X, KPH Purbodiningrat sempat mengajukan interupsi. Dia menanyakan kepada pemprov yang diwakili Assekprov Pemerintahan dan Kesra Setprov DIJ Sulistiyo serta Kepala Biro Hukum Dewo Isnu Broto Imam Santosa tentang kemungkinan mengubah judul perda. “Apakah memungkinkan judul berubah?” tanya Purbodiningrat.

Kepala Biro Hukum Dewo Isnu Broto Imam Santosa menjelaskan, judul perda sangat mungkin diganti. Namun demikian, alumnus FH UII itu kembali menegaskan sikap pemprov tidak berubah meski judul berganti. “Pilihan 13 Maret 1755 telah melalui kajian matang dan mendalam,” tegasnya.

Sikap ngotot pemprov mempertahankan pilihan 13 Maret 1755 bukan hanya disuarakan Dewo yang hadir di penghujung rapat pansus. Di awal-awal rapat pansus, Kepala Biro Tata Pemerintahan Beny Suharsono juga telah mengingatkan dewan. Saat itu Beny memberikan tekanan politik secara halus kepada dewan akan lebih dulu melaporkan ke pimpinannya bila dewan memutuskan Hari Jadi DIJ di luar opsi 13 Maret 1755. (kus/ila/ong)