JOGJA – Pemprov DIJ diminta bergerak cepat menyikapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang belum lama ini ditetapkan. Hal itu guna menyiapkan segala kemungkinan masuknya investasi dari dana milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Anggota Komisi B DPRD DIJ Nur Sasmito mengatakan, investasi banyak diarahkan untuk kegiatan padat karya. Jika demikian, politikus PKS itu meminta agar diarahkan ke usaha
rintisan atau start up. “Yang penting tidak butuh lahan luas, kalau sumber daya manusia di DIJ banyak yang sesuai dan jago,” ujar legislator dari Bantul itu.

Nur meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) DIJ segera mengambil langkah konkret ke pusat untuk menghadapi potensi aliran modal investasi. Kalau perlu jemput bola ke Jakarta. Pemprov harus proaktif,” lanjutnya.

Kepala BKPM DIJ Totok Prianamto mengakui, kebijakan amnesti pajak akan menggairahkan investasi di DIJ. Terutama yang berasal dari dana-dana parkir di luar negeri. “Kami melihat peluang ini untuk meningkatkan investasi,” katanya.

Kementerian Keuangan RI memperkirakan potensi dana yang parkir di luar negeri mencapai Rp 11.400 triliun. Dari nilai itu, estimasi target kontribusi penerimaan pajak mencapai Rp 165 triliun. “Untuk DIJ potensinya masih dihitung,” ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIJ Yuli Kristiyono.

Menurutnya, amnesti pajak tak melulu terkait pajak. Tapi, secara makro memang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi atau deklarasi harta. Dari situlah dana-dana asing milik WNI yang ada di luar negeri diharapkan kembali ke tanah air untuk investasi. (pra/yog/ong)