DISKORS : Rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan fraksi dihentikan sementara, karena terjadi hujan interupsi di gedung DPRD Gunungkidul.
GUNUNGKIDUL – Managemen koordinasi antarpimpinan dewan dengan pimpinan komisi sangat buruk. Akibatnya, terjadi silang pendapat soal efesiensi waktu yang memunculkan keributan. Yang terjadi, sidang berujung diskor.

Kejadian tersebut berlangsung saat agenda rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi, Selasa (26/7). Kegaduhan berawal saat sejumlah fraksi menghendaki agar pembacaan jawaban eksekutif oleh Bupati Badingah dipercepat. Tidak harus semua dibaca. Karena seluruh anggota rapat sudah memiliki salinan foto copy.

Fraksi yang menghendaki rapat paripurna dipercepat adalah Gerindra, Golkar, dan PKS. Mereka berpendapat, sidang dipercepat dengan pertimbangan jam berikutnya ada agenda rapat lain yang juga dilakukan digedung dewan.

Namun, Ketua Fraksi PDIP Sugito menyatakan, sikap tidak sependapat dan menghendaki rapat paripurna berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, mantan Sekda Gunungkidul ini mengancam walk out (WO) dari ruang rapat.

“Jangan mendikte Fraksi PDIP. Jangan menyunat laporan jawaban dari eksekutif atas pandangan fraksi. Harus disampaikan semua. Dewan itu sekarang sudah rusak,” kritik Sugito.

Pimpinan Dewan Supriyadi mencoba mengamankan situasi jalannya rapat paripurna. Sayang, setiap jawaban diinterupsi, sehingga disepakati agenda sidang diskors terlebih dahulu.

Setengah jam skorsing, paripurna kembali digelar. Mereka sepakat jawaban eksekutif terkait Fraksi PDIP tidak boleh dibaca sepotong-sepotong. Sempat riuh tertawa bersama, setelah Sugito meminta maaf karena masih bulan Syawal.

“Kalau tidak memaafkan seharusnya sudah dari dulu Pak Sugito,” sergah Supriyadi.

Usai persidangan, Ketua Fraksi Golkar Heri Nugroho berpendapat, hujan interupsi merupakan hak anggota atau fraksi untuk berbicara dan perlu dihorati. Namun, ia berpendapat kegaduhan tidak perlu terjadi, jika fungsi koordinasi pimpinan dewan dengan pimpinan komisi berjalan baik.

“Di Fraksi Golkar, saya menyadari fungsi koordinasi dan komunikasi terganggu. Saya sepakat fungsi itu harus digerakkan kembali,” tegas Heri Nugroho.

Sekretaris Komis D ini mengaku tidak tahu persis, apa pemicu buruknya koordinasi dan komunikasi. Apakah dari dampak sistem demokrasi atau dari sebab lain. Terbukti, dalam pertemuan pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan komisi tidak berjalan baik.

“Kalau sebelum paripurna sudah ada rapat gabungan pimpinan, pasti ada pemahaman yang sama terkait sekenario rapat paripurna,” sesalnya.(gun/hes)