ZAKKI MUBAROK/Radar Jogja
PENDIDIKAN MURAH: Para aktifis dari Forum Rakyat Korban Bencana (Forkob) saat menggelar aksi demontrasi di halaman DPRD Bantul, kemarin (26/7).
BANTUL – Isu biaya pendidikan di Kabupaten Bantul belum ada habisnya. Yang terbaru, sejumlah aktifis yang tergabung dalam Forum Rakyat Korban Bencana (Forkob) menggelar aksi demontrasi di halaman DPRD Bantul, kemarin (26/7). Mereka mendesak para wakil rakyat itu ikut mendorong penambahan anggaran biaya pendidikan. Setidaknya hingga mencapai 20 persen dari biaya pendidikan siswa.

Koordinator Aksi Aris Prihayanto menegaskan, sumbangsih pemkab terhadap jalannya aktivitas pendidikan masih minim. Rata-rata pemkab baru memberikan subsidi biaya pendidikan per siswa Rp 50 ribu per tahun. “Belum menyentuh 20 persen dari total biaya siswa,” keluh Aris di sela aksi.

Dampaknya, tidak sedikit sekolah yang akhirnya menerapkan pungutan bagi siswanya. Aktifis asal Pundong ini mencontohkan, ada salah satu SMK di Bantul yang mematok pungutan hingga Rp 5 juta per siswa
. Dengan dalih untuk biaya pembangunan gedung. Itu belum termasuk biaya lainnya. “Di Bantul masih banyak orangtua yang menjerit,” ungkapnya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan daerah tetangga. Kota Jogja, misalnya. Menurutnya, sumbangsih pemkot dari kantung APBD untuk subsidi biaya pendidikan sangat kentara. Subsidi 20 persen, sesuai amanat UU No 20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah direalisasikan pemkot. Dampak positifnya, Aris mengklaim pungutan pendidikan di Kota Jogja cukup minim.

Sayangnya, aksi damai ini belum menuai respons. Sebab, kemarin tidak ada satu pun anggota DPRD yang berada di kantor. Sejumlah aktifis ini akhirnya hanya ditemui Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis. “Seluruh pansus sedang kunker sebagai bagian dari pembahasan raperda. Tetapi nanti akan kami tindaklanjuti,” ucapnya. (zam/laz/ong)