BUDI AGUNG/RADAR JOGJA
PRESTASI: Bupati Purworejo Agus Bastian bersama Kepala Kantor Lingkungan Hidup Bambang Sugito menunjukkan Sertifikat Adipura yang diraih Kabupaten Purworejo.
PURWOREJO-Harapan Kabupaten Purworejo untuk mendulang prestasi di bidang lingkungan hidup seperti era Bupati Goernito belum membuahkan hasil. Masuk dalam kategori kabupaten kecil, Purworejo baru mampu meraih sertifikat Adipura dari Kementrian Lingkungan Hidup. Penyerahan sertifikat dilakukan di Riau, pekan lalu.

Capaian ini tentu bukan sebuah prestasi buruk. Sebab, raihan Sertifikat Adipura menunjukkan komitmen Pemkab Purworejo untuk memperbaiki wajah dan citra kabupaten. “Sertifikat Adipura ini diperuntukkan bagi daerah yang bisa mendapatkan nilai lebih baik di banding tahun sebelumnya,”kata Kepala Kantor Lingkungan Hidup Purworejo Bambang Sugito, kemarin (26/7).

Menurut Bambang, Purworejo mengalami pasang surut dalam raihan penilaian Adipura. Sukses mendekati grade nilai 74 di tahun 2013, Purworejo terpuruk di tahun berikutnya karena hanya mampu mendapatkan nilai 67,82. “Tahun 2013 kami mendapatkan nilai 72,42 atau selisih 1,68 dari nilai terendah yang ditentukan,” tambah Bambang.

Kebakaran Pasar Baledono yang terjadi 2014 silam, menjadikan Purworejo harus terjerembab dalam skor perolehan nilai. Raihan angka yang diraih hanya mencapai 63,04. “Pasca kebakaran terus terang kami tidak siap untuk mengikuti penilaian Adipura. Banyak lokasi yang menjadi pasar darurat menyulitkan kita untuk menunjuk titik penilaian,” ungkap Bambang.

Menurutnya, perolehan Sertifikat Adipura menjadi titik balik upaya pemkab untuk berusaha mengejar prestasi terbaik. Hanya saja masih banyak permasalahan yang perlu ditangani bersama sebelum bisa merengkuh Adipura Buana yang menjadi penghargaan paling rendah dibandingkan penghargaan Adipura yang lain. “Adipura Buana adalah penghargaan untuk kabupaten yang telah mampu melibatkan masyarakatnya untuk peduli dengan lingkungannya. Sementara di kita itu masih menjadi masalah karena kepedulian masyarakat masih rendah. Hal lainnya adalah belum bersinerginya semua SKPD untuk bisa menuju ke prestasi itu,”
imbuh Bambang.

Hal mendasar lain yang menghambat berada di tempat pengolahan akhir dimana Purworejo baru menerapkan sistem open dumping atau penumpukan terbuka untuk pengolahan sampah akhir. Seharusnya ada zona pemisah antara sampah baru dan lama. Yakni sampah datang harus diurug tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan pengolahan berikutnya. “Hal lainnya adalah belum adanya pengolahan sampah organik secara maksimal,” katanya.

Kepala Bidang Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Purworejo Mulyono mengatakan, keterlibatan masyarakat untuk peduli sampah masih minim. “Keamanan pohon-pohon perindang di jalan protokol juga kerap diganggu masyarakat,” tambah Mulyono.

Belum maksimalnya peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengejar perolehan Adipura belum membuat Bupati Purworejo Agus Bastian untuk melakukan tindakan. Menurutnya, sudah seharusnya SKPD mengambil peran tanpa harus ada komando resmi dari bupati.

“Adipura itu kan sudah menjadi kewajiban. Kalau sekarang kita mendapatkan Sertifikat Adipura itu kan penghargaan dari komitmen kita terhadap lingkungan,” kata Agus Bastian usai menerima penyerahan Sertifikat Adipura dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Bambang Sugito di ruang kerjanya, kemarin (26/7).

Bupati hanya menghimbau kepada seluruh SKPD untuk terus meningkatkan komitmennya dengan melakukan langkah-langkah sesuai bidang tugasnya. Dirinya berharap ke depan Purworejo bisa meraih Piala Adipura.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purworejo, Yophi Prabowo memiliki pandangan berbeda terkait upaya Pemkab meraih Adipura. Yophi meminta Bupati untuk memberikan instruksi khusus secara tertulis kepada seluruh SKPD untuk terlibat aktif.(udi/din/ong)