HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
MENUNTUT: Para petambak udang di lahan Paku Alam Ground (PAG) yang terdampak bandara NYI A menggelar aksi demo di Balai Desa Palihan, Temon, kemarin (26/7).
KULONPROGO-Puluhan petambak udang di lahan terdampak pembangunan New Yogyakarta International Aiport (NYIA) mencari kepastian nasib. Sebab, mereka sama sekali tidak mendapat ganti rugi. Mereka menggelar aksi tuntutan di Balai Desa Palihan, Temon, kemarin (26/7).

Perwakilan petambak udang Mujiono Effendi menyatakan, aksi kali ini untuk menyikapi perbendaan perlakuan antara sesama warga pengolah lahan Paku Alam Ground (PAG). “Penginapan dan hotel mendapat ganti rugi. Sedangkan kami tidak,” tegasnya.

Alasan tidak adanya ganti rugi sampai saat ini juga belum jelas. Selain petambak yang sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi. Bahkan, ada petambak yang hanya mendapatkan ganti rugi bagi pohon, kandang, dan sumur.

Mujiono mencontohkan salah satu petambak mendapatkan ganti rugi Rp 200 juta, namun itu untuk nilai kandang ayam yang berada di atas lahan tambak. “Padahal kami minimal harus mengelurkan dana sebesar Rp 150 juta untuk modal awal membudidayakan udang per petak tambak,” ujarnya.

Diperkirakan ada 200 petak tambak udang yang dimiliki oleh sekitar 70 petambak yang berada di PAG Mujiyono berdalih, saat awal usaha, tambak yang luasnya hanya berkisar 2.000 hingga 3.000 meter tidak harus memiliki izin. Sementara, tambak tersebut dimiliki warga dan bukan milik perusahaan sehingga seharusnya juga mendapatkan ganti rugi. “Tambak udang di kawasan tersebut juga sudah berdiri sebelum IPL bandara dikeluarkan,” imbuhnya.

Sekda Kulonprogo RM Astungkoro menegaskan, tambak udang tidak mendapatkan ganti rugi karena menyalahi peruntukan tata ruang. Kendati penginapan dan hotel di kawasan Glagah juga tak memiliki izin, usaha pariwisata tersebut terdaftar di SKPD terkait. Sekda juga mempersilahkan jika petambak akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Namun gugatan harus diajukan oleh penggarap penggarap PAG yang terdaftar dan diundang dalam musyawarah. “Ada beberapa yang mengakui bahwa merupakan pengelola kedua sehingga tidak diundang dalam musyawarah. Gugatan tidak akan dikabulkan apabila diajukan oleh penggarap kedua,” tegasnya.

Astungkoro juga mengingatkan, kondisi bisa berbalik dan para petambak bisa dikenakan sanksi akibat penyalahgunaan undang-undang. Sebab, pembangunan di luar peruntukan tata ruang bisa dikenakan denda sebesar Rp 500 juta dan pidana kurungan 8 bulan sebagaimana tertera dalam UU No26/2007 Pasal 69 dan 70 tentang Penataan Ruang. (tom/din/ong)