Radar Jogja Online
BERSATU: Ketua DPRD HY Endi bersama forum masyarakat menolak relokasi pasar pahing.
MAGELANG – Forum Masyarakat Menolak Relokasi Pasar Pahingan kembali menyuarakan penolakan pemindahan pasar pahing minggu pahing (Pahingan) yang direncanakan wali kota Magelang. Aksi teaterikal yang dilakukan Andri Topo ini dilakukan di halaman kantor DPRD Kota Magelang, Kamis (28/7). Sebelumnya, wali kota akan memindahkan Pahingan ke Car Free Day (CFD) di lapangan Rindam IV Diponegoro.

Dengan muka di cat putih, Andri tertatih menggendong pikulan yang dirantai dan digembok. Ia menyeret papan yang bertuliskan selamatkan tradisi. Menurut Andi, pikulan merupakan bentuk dari Pahingan. Sedangkan rantai dan gembok, simbol dari ketidakadilan dan pengurungan.

“Pahingan seperti terbelenggu oleh kekuasaan,” kata Andri, usai aksi.

Ia melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan perjuangan pedagang agar bisa bertahan di lokasi yang akan digusur. Bersama rekan-rekan yang peduli dengan keberadaan Pahingan di Kauman hingga Alun-alun Kota Magelang, Andi menegaskan akan terus memperjuangkan keberadaan pasar tersebut. Alasannya jelas, pasar ini sudah ada sejak tahun 1958 dan hanya ada sekali dalam tempo 35 hari. “Warisan budaya yang sudah lama keberadaannya. Kenapa mau digusur?,” tanya Andri.

Kedatangan Forum Masyarakat Menolak Relokasi Pasar Pahingan ke gedung wakil rakyat tersebutjuga untuk minta restu agar keberadaan Pahingan terus dilestarikan. Selain itu, mereka juga menanyakan bagaiamana kelanjutan aspirasi dan surat- surat yang telah dilayangkan ke Komisi B DPRD sebagai bahan pertimbangan agar Pahingan tetap ada.

“Kami bukan menentang, namun hanya ingin memohon, agar Pahingan dipertahankan keberadaannya,” katannya.

Hendrik, anggota Forum Masyarakat Menolak Relokasi Pasar Pahingan juga menyayangkan sikap pemerintah yang pasif dalam menyerap aspirasi. Ia menyatakan keheranannya dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Magelang melalui SE Dinas Pengelolaan Pasar Nomor 511.3/283/260 tertanggal 11 April 2016 dan nomor 511.3/271/260 tertanggal 9 mei 2016, yang melarang pedagang Pahingan.

“Kami minta agar Pahingan ditata bukan digusur. Keberadaannya merupakan cermin dari Kota Magelang yang peduli warisan budaya,” imbuh Hendrik.

Lebih mengherankan lagi, lanjut,. Hendrik, pemerintah seperti menganaktirikan Pahingan. Di sisi lain, justru membuat Pusat Kuliner Tiin Van Java, kemudian angkringan masih dipertahankan. Sesaat sebelum Lebaran, Alun-alun juga digunakan untuk berdagang para PKL selama berhari-hari lamanya. Di setiap even yang diadakan di Alun-alun juga ada pameran UMKM. “Jadi apa yang salah dengan Pahingan?,” tanya Hendrik.

Forum Masyarakat Menolak Relokasi Pasar Pahingan akan terus berjuang mempertahankan Pahingan. Bila di DPRD tidak ada solusi, mereka berencana menuju ke Semarang menemui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

“Bila masih belum ada solusi juga, kami akan menuju ke Jakarta menemui Presiden Jokowi demi mempertahankan Pahingan,” ancamnya.

Ketua DPRD Kota Magelang HY Endi Darmawan mengatakan, akan menampung semua masukan yang disampaikannya. Sejauh ini, apa yang pernah disampaikan masih didiskusikan. Pihak dewan akan segera menyampaikan apa yang disampaikan kepada eksekutif.

“Komisi B tidak ada di tempat. Jadi semua saya tampung. Semoga akan ada jalan keluar terbaik,” jelas Endi.(nia/hes)