MAGELANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kantor cabang Magelang minta pada masyarakat tidak menggunakan jasa calon saat mendaftarkan jadi peserta BPJS Kesehatan. Imbauan ini setelah beredar informasi soal temuan palsu kartu Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) di Cimahi, Jawa Barat.

“Sudah ada prosedurnya untuk datang langsung di kantor cabang terdekat. Kalau pakai jasa calo, rentan penipuan,” kata Kepala BPJS kesehatan cabang Magelang Surmiyati Rabu (27/7).

Ia menambahkan, pihaknya sudah memantau dan belum ada temuan kartu BPJS palu di Magelang dan sekitarnya. Meski tak ada temuan, ia terus melakukan gerakan sosialisasi mengenalkan pentingnya BPJS pada masyarakat luas.

“Kami langsung sampaikan pada peserta, baik melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, institusi, lembaga hingga aparat desa,” jelasnya.

Tidak hanya itu, selain melalui media cetak, ia juga memanfaatkan radio, poster, leafleat, dan akrilik yang di tempel di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) dan pusat pelayanan peserta.

“Kami tekankan, seluruh proses administrasi pendaftaran peserta JKN tidak ada biaya. Untuk kepengurusannya, hanya bias dilakukan orang yang ada hubungan keluarga,” tegasnya.

Ditambahkan Surmiyati, peserta bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan maupun kantor layanan operasional kabupaten. Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan via online di website resmi BPJS Kesehatan.

“Kewajiban peserta JKN adalah membayar iuran JKN-KIS sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1, Rp 51 ribu untuk kelas 2, dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Selain itu tidak ada pungutan administrasi apapun,” jelasnya.

Untuk mengetahui keaslian kartu, peserta bias menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan Mobile di ponsel yang bias di download melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, peserta mendapatkan informasi hak kewajiban, manfaat, lokasi pemberi pelayanan kesehatan, tagihan iuran, serta alamat kantor BPJS Kesehatan se-Indonesia.

“Kami mengingatkan peserta untuk rutin membayarkan iuran JKN-KIS setiap bulannya. Agar kepesertaan tetap aktif dan bisa digunakan,” pungkasnya.(nia/hes)