HERI SUSANTO/RADAR JOGJA
WAJIB DILAKUKAN: Surat tugas dari DPP PDI Perjuangan kepada Imam Priyono (IP).
JOGJA – Surat tugas dari DPP PDI Perjuangan kepada Imam Priyono (IP) ternyata belum menjadi lampu hijau baginya secara otomatis maju sebagai calon wali kota (cawali) dalam Pilwali 2017. Surat tugas bernomor 895/PILKADA/DPP/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 tersebut hanya memberi waktu kepada IP selama dua minggu untuk melaksanakan tugasnya. Yakni melakukan konsolidasi dari DPD, DPC, dan PAC di Kota Jogja untuk siap memenangkan Pilwali.

“Juga menggandeng rekan koalisi dengan fix,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Jogja Danang Rudyatmoko, kemarin (28/7).

Danang menjelaskan, kedua tugas berat tersebut harus selesai selama dua minggu. Untuk konsolidasi, bisa dilakukan dengan cepat, cukup mengundang semua pengurus struktural untuk berada dalam satu barisan. Tugas yang kedua menggandeng koalisi yang dirasa cukup berat. Karena harus jelas dan detail. Mulai dari perwakilan figur untuk calon wakil wali kota sampai parpol pengusungnya.

“Gambarannya sudah jelas. Siapa saja parpol pengusung? Siapa parpol pendukung,” jelasnya.

Tugas terakhir bagi IP, sesuai surat tugas tersebut, harus melakukan survei calon. Kemudian, hasil survei tersebut diserahkan ke DPP PDI Perjuangan (PDIP).

Dalam surat tugas yang ditandatangani Bambang DH sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto itu tertulis “Pelaksanaan penugasan dari DPP PDIP ini sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jogja pada Pilkada Tahun 2017. ”
Di paragraf terakhir surat tersebut tertulis “Apabila yang bersangkutan tidak mendapatkan calon wakil wali kota Jogja dan atau mendapatkan koalisi partai pendukung yang memenuhi syarat pendaftaran pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan 2 (dua) minggu setelah diterbitkannya Surat Tugas ini, maka yang bersangkutan akan dilakukan evaluasi terhadap pencalonan sebagai calon wali kota Jogja dari PDI Perjuangan. ”
Dari penjelasan paragraf terakhir itu, Danang menegaskan, kelanjutan pencalonan IP saat ini sepenuhnya berada di tangan IP. DPC pun tinggal merapatkan barisan untuk membantu IP bisa melaksanakan tugas tersebut.

“Tapi kembali lagi. Sesuai dengan PKPU, rekomendasi dari DPP. Jadi, kalau kami berkoalisi dengan tingkat DPC atau DPD partai lain, tidak akan berpengaruh. Karena, resminya tetap DPP,” jelasnya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Antonius Foki Ardianto mengatakan, terkait koalisi pihaknya sudah sangat dekat dengan PAN. Bahkan, sudah berkomitmen untuk mengusung bersama. “Hanya sekarang menunggu lampu hijau dari DPP PAN,” tandasnya.

Foki pun optimistis bisa menyelesaikan penugasan dari DPP tersebut. Sebab, beberapa hal sudah mereka lakukan. Salah satunya survei ke masyarakat pemilih Pilwali 2017. “Kami yakin waktunya sangat cukup,” katanya.

Di lain pihak, Sekretaris DPD PAN Kota Jogja Rifki Listianto memastikan, PAN tingkat Kota Jogja sudah selesai tugasnya. Mereka menyerahkan dua nama, Arif Noor Hartanto dan Heroe Poerwadi ke DPP. “Mau koalisi dengan siapa, mengusung siapa, domain DPP. Kami tidak berwenang apa pun untuk hal tersebut,” jelasnya. (eri/ila/ong)