GUNAWAN/RADAR JOGJA
WADUL: Warga mendatangi gedung DPRD Gunungkidul mengadukan persoalan dugaan monopoli ganti rugi pembebasan lahan perusahaan tekstil di Kecamatan Semin kemarin (29/7).
GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul merekomendasi-kan lahan seluas 75 hektare di wilayah Kecamatan Semin untuk dibangun pabrik tekstil.

Namun, hal itu justru menimbulkan ge-jolak sosial. Sebab, ganti rugi pembebasan lahan belum jelas. Terjadi perseteruan antara pe-meritah desa dengan warganya.Puncak keresahan warga dit-umpahkan di kantor DPRD Gunungkidul kemarin (29/7).

Di hadapan wakil rakyat Bumi Handayani, warga dua desa, Candirejo dan Rejosari melon-tarkan uneg-uneg mereka. Taryono, perwakilan warga, mengklaim ada dugaan mono-poli atau permainan dalam pro-ses ganti rugi pembebasan lahan.

“Tidak ada sosialisasi, tim pem-bebasan lahan dari desa langsung menguukur tanah dan menda-tangi rumah para pemiliknya. Jika menolak, diintimdasi. Ditak-ut-takuti akan berurusan dengan pengadilan,” ungkap Taryono.

Menurutnya, banyak warga ke-takutan, sehingga terpaksa me-relakan lahan mereka berpindah tangan. Masalah lain muncul kemudian hari karena nilai uang ganti rugi pembebasan lahan antarwarga tidak seragam. Parah-nya, pemerintah desa memotong uang ganti rugi sebesar 2 persen dari total yang diterimakan ke-pada pemilik lahan. “Pembayaran tahap pertama dihargai Rp 24 ribu per meter persegi,” bebernya.

Protes lain terkait prosedur penunjukan anggota panitia pem-bebasan lahan. Manajer perusa-haan mamberikan kuasa kepada Kades Candirejo sebagai ketua tim pembebasan lahan. Padahal, merujuk UU No. 15 Tahun 1975 tentang Pembebasan Lahan, tim harus melibatkan bupati, camat, dan aparat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perusahaan juga bisa membentuk tim sendiri, namun tanpa melibatkan pemerin-tah desa atau warga setempat.

“Faktanya, seluruh panitia pembebasan lahan dari unsur pemerintah desa dan warga se-tempat,” sesalnya.

Taryono menegaskan, secara prinsip para pemilik lahan men-dukung rencana pendirian pabrik oleh PT. Delta Merlin Sandang Tekstil.Asalkan, prosedur pembeba-san lahan dijalani sesuai aturan mainnya. Dan tanpa unsur paksaaan.

“Kami tidak terima karena ada intimidasi,” lanjutnya.

Ketua Komisi A DPRD Sugi-yarto berjanji akan menjemba-tani persoalan tersebut. Ken-dati demikian, pihaknya me-merlukan data terkait informa-si yang disampaikan warga. “Segera kami konfirmasi ke pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Kades Candirejo Agus Supri-yadi membenarkan adanya konflik horizontal terkait pem-bebasan lahan untuk area pabrik. Agus membantah informasi miring yang diungkapkan war-ganya kepada dewan. “Saya siap menjelaskan,” katanya. Dia berharap, penjelasannya nanti bisa menjadi pembanding. Agar keterangan ikhwal perkara tersebut berimbang.

“Kami ber-fikir jangka panjang. Perusa-haan ini akan membawa manfaat untuk orang banyak,” ucap dia.Sementara itu, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) Azis Saleh membenarkan bahwa pihaknya memberi rekomendasi kepada PT. Delta Merlin Sandang Tek-stil untuk membangun pabrik di atas lahan seluas 75 hektare. “Itu baru tahap pertama,” je-lasnya.

Kendati begitu Azis memilih lempar handuk terkait kisruh pembebasan lahan tersebut. Dia beralasan tak ikut campur karena kewenangannya ada di tingkat desa masing-masing. “Jika uang ganti rugi pembebasan lahan su-dah selesai, pihak perusahaan masih punya tanggungjawab lain. Salah satunya mengenai amdal,” katanya. (gun/yog/ong)