MUNGKID – Bupati Magelang Zaenal Arifin angkat bicara soal tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD 2015 yang menjadi sorotan semua fraksi di DPRD setempat.

Zaenal beralasan, perubahan aturan pelaksanaan APBD dari pusat menjadi salah satu penyebab silpa APBD 2015 mencapai Rp 492 miliar. Atau terjadi lonjakan hingga 119 miliar dibanding silpa 2014.

” Salah satunya (regulasi) terkait belanja hibah. Menyebabkan penyerapan anggaran tak bisa maksimal,” ungkapnya kemarin (31/7).

Banyaknya proyek gagal lelang menjadi penyebab selanjutnya. Salah satunya tentang pengadaan tanah. Menurutnya, pemkab harus melakukan lelang ulang. Sebab, pada lelang pertama tak tercapainya kesepakatan harga dengan pemenang tender. Selain itu, tak ada rekomendasi dari Pemprov Jawa Tengah.

Zaenal tak menampik, penumpukan dana parkir di APBD 2015 juga akibat tak terserapnya anggaran belanja tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru. “Pemkab juga melakukan efisiensi belanja,” katanya.

Orang nomor satu di Bumi Gemilang itu merinci, silpa terbesar berasal dari pos belanja tunjangan profesi yang mencapai Rp 132 miliar. Kemudian hibah sebesar Rp 97 miliar dan tambahan penghasilan guru Rp 6,3 miliar. Bahkan, silpa dari sektor layanan kesehatan juga tinggi. Di BLUD Puskesmas dan JKN Non Permenkes mencapai Rp 23 miliar. Sedangkan di RSUD Rp 16 miliar.

Ditambah lagi silpa belanja gaji dan tunjangan pegawai Rp 50,5 miliar. Serta belanja tak terduga Rp 49 miliar. Lalu, belanja modal pengadaan tanah Rp 22 miliar dan pengadaan alat peraga dana alokasi khusus (DAK) Rp 17 miliar.

“Jadi, secara keseluruhan, silpa mengikat dalam bentuk DAK sebesar Rp 275 miliar. Ditambah Rp 217 miliar silpa tidak mengikat,” jelasnya.

Tentang tak terserapnya dana tunjangan sertifikasi guru, menurut Zaenal, lantaran banyak surat keputusan yang memang belum turun.

Untuk perbaikan program, Zaenal mendorong setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendongkrak kinerja. Khususnya, SKPD yang capaian (serapan) anggarannya rendah.

Terpisah, Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang Hibatun Wafiroh menuding eksekutif tak bersungguh-sungguh dalam menjalankan pembangunan daerah. Hal itulah yang menyebabkan silpa tinggi. “Ini menunjukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan seiringan. Silpa Rp 492 miliar merupakan prestasi buruk yang luar biasa,” sindirnya.(ady/yog/ong)