KULONPROGO – Pembayaran ganti rugi warga terdampak bandara di Kecamatan Temon, Kulonprogo dijadwalkan dilaksanakan pertengahan Agustus nanti. Itu jika proses musyawarah bentuk ganti rugi dan penyelesaian pendataan ulang sesuai permintaan warga terdampak berjalan lancar.

Pernyataan itu disampaikan Project Manager Rencana Pembangunan Bandara Baru Kulonprogo dari PT Angkasa Pura I Sujiastono saat rapat koordinasi percepatan bandara baru di Pemkab Kulonprogo. “Sebelum pembayaran, tim BPN harus memastikan bentuk kepemilikan dan pilihan bentuk ganti kerugian warga. Jika proses dalam tahapan itu lancar, pembayaran akan dilakukan pada 15 Agustus 2016,” katanya akhir pekan lalu.

Dijelaskan, setelah pendataan dan pengukuran secara terjadwal beberapa waktu lalu. Saat ini rencana pembangunan bandara baru di wilayah Kecamatan Temon dalam proses musyawarah bentuk ganti rugi.

Mengingat proses itu memiliki jeda libur lebaran, tahapannya terbagi dua. Pertama adalah musyawarah bentuk ganti rugi tahap I pada 20-30 Juni 2016. Tahap kedua setelah libur lebaran dimulai pada 18-27 Juli 2016.

Kendati demikian, proses musyawarah baik tahap I dan II belum menghasilkan kesepakatan warga terdampak secara keseluruhan. Sebab, warga terdampak pada musyawarah itu belum semua merasa puas dengan pengumuman nilai ganti rugi.

Tim pengadaan tanah bandara akhirnya membuka konfirmasi tahap I bagi warga terdampak yang belum memberikan keputusan atau masih pikir-pikir pada 11-18 Juli 2016. Demikian juga konfirmasi tahap II digelar pada 21-27 Juli 2016.

Sebagaimana teragendakan oleh tim bandara, kemudian mulai 28 Juli-5 Agustus 2016 merupakan waktu bagi BPN melakukan validasi. Validasi ini untuk memastikan bentuk kepemilikan dan pilihan ganti kerugian sesuai keinginan warga terdampak.

Sementara itu, sepanjang proses musyawarah bentuk ganti rugi bandara itu tidak sedikit warga terdampak yang merasa hasil perhitungan dan penilaian tim appraisal atas tanah, bangunan dan aset di atasnya sesuai.

Selain warga merasa ada sejumlah aset belum terdata, beberapa hasil penilaian juga menunjukkan luasan atau nominal yang berbeda dari data tercatat di sertifikat. “Semua harus dislesaikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Kepala BPN Kulonprogo Muhammad Fadhil mengakui, pihaknya masih memproses pendataan ulang sesuai permintaan warga. Permintaan pendataan ulang atau cek ulang ke lapangan karena warga mengajukan keberatan atas hasil penilaian atau karena semula sama sekali belum dinilai.

“Setidaknya ada 108 bidang tanah milik beberapa warga terdampak yang harus kembali dicek ulang ke lapangan,” ucapnya.

Selain milik warga yang mengajukan permohonan karena hasil penilaian belum sesuai, lanjutnya, beberapa merupakan milik warga yang semula menolak rencana bandara baru tersebut.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, jika pembayaran ganti rugi terealisasi, selanjutnya adalah pemagaran keliling area calon lokasi bandara sesuai IPL. Hasto menyatakan, pemagaran itu akan mempertegas garis batas sehingga masyarakat dapat menyesuaikan. “Harapannya pembayaran bisa terealisasi Agustus dan setelah itu peletakan batu pertama,” katanya. (tom/ila/ong)