HENDRI UTOMO/RADAR JOGJA
PEDULI: Penyandang disabilitas di Kabupaten Kulonprogo mendapat pelayanan terpadu Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) 2016 di Auditorium RSUD Wates Kulonprogo, kemarin (1/8).
KULONPROGO-Jumlah penyandang disabliitas di Kulonprogo cukup banyak. Mereka juga membutuhkan pelayanan dan anggaran khusus. Karena secara prinsip pelayanan orang berkebutuhan khusus juga harus dengan layanan khusus. Karena itu ada program Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus).

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyampaikan itu saat membuka Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus) 2016 dengan tema “Meningkatkan Kepedulian Terhadap Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas” di Auditorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, kemarin (1/8). “Sebelumnya dengan Jamkesda. Sekarang ada Jamkesus. Oleh karena itu, kami mendukung bahkan akan mereplikasi pelayanan ini sebanyak-banyaknya,” katanya.

Dijelaskan, di Kulonprogo ada dua rumah sakit yang digunakan untuk pusat pelayanan disabilitas secara terpadu, yakni di RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang di Sentolo. Layanan terpadu ini menggunakan anggaran dari provinsi dan harapannya bisa dilakukan secara rutin. Tahun ini baru sekitar 500 pasien dan tahun depan bisa mencapai 2.500 pasien.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Porvinsi DIJ Pembajun Setiyaning Astuti mengungkapkan, secara kebijakan ini merupakan implementasi Perda dan Pergub tentang pemenuhan hak disabilitas. Intinya mengupayakan para penyandang disabilitas ini dipenuhi hak-haknya, mulai dari hak pendidikan, kesehatan, sosial maupun pekerjaan.

“Karena ini Jamkesus, maka pelayanan terpadu ini khusus untuk penyandang disabilitas. Maka juga disediakan kursi roda, alat bantu lainnya, yang itu tentu memberikan nilai tambah dari jaminan kesehatan itu sendiri. Jadi tidak hanya layanan kesehatan saja, tetapi juga memenuhi alat bantu juga,” ungkapnya.

Ditambahkan, tahun ini ada 15 titik pelayanan terpadu untuk kaum disabilitas di seluruh DIJ. Semua mendapat pelayanan sama. “Semester pertama ini ada senam hingga tujuh kali kegiatan, dan semua dilaksanakan di Kulonprogo. Target kita setiap even kegiatan bisa melayani 100 penyandang disabilitas,” tambahnya.

Pembajun berharap, dengan pelayanan terpadu ini semua bisa mendapat pelayanan dengan lebih baik. Yakni mereka yang selama ini mungkin karena ada keterbatasan, sulit datang ke rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan, baik itu karena transportasi atau biaya dan fisik bisa dilayani dalam kegiatan ini. “Tahun depan semoga ada ide kreatif lagi untuk menjemput mereka. Kami yang datang ke mereka untuk memberikan pelayanan,” ucapnya.

Kepala Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) DIJ Elfi Effendi menyatakan, penyandang disabilitas wajib mendapatkan hak-haknya di Kulonprogo ada sekitar 6.000 orang. Namu yang diusulkan baru sekitar 4.500 orang.

Sesuai data WHO, prediksi jumlah difabel adalah 3 persen. Nah, jika 3 persen se DIJ berarti ada 105 ribu orang difabel yang harus dipenuhi haknya, “Jika kita analogkan miskin tidak mampu 46 persen seperti jaminan lain, ada sekitar 46 ribu. Sementara data di kami baru 26 ribu. Sehingga ada sekitar 14 ribu yang belum terdata,” katanya.

Karena ini program baru, maka perlu dilaksanakan verifikasi dan validasi dengan menerjukan TKSK di kecamatan yang lebih dekat dengan mereka. Sehingga ke depan harapannya, pendataan lebih baik. Sehingga bisa menyajikan data yang lebih baik. Tahun ini rencananya juga akan melakukan workshop teknis pendataan yang baik, apa kriteria yang pas.

“Kita sudah memiliki UU No 8/ 2016 tentang Disabliitas. Di situ semua sudah jelas kriterianya,”tambahnya. Selanjutnya akan didata oleh TKSK, kemudian dilaporkan ke kabupaten/kota, baru ke gubernur dan di SK-kan. (tom/din/ong)