JOGJA – Masih berulangnya kasus kekerasan yang melibatkan anggota partai politik (parpol), tidak hanya menjatuhkan citra partai. Kekerasan yang dilakukan oleh simpatisan juga menandakan kegagalan fungsi parpol.

“Transformasi kampanye model terbuka seperti konvoi diubah ke model kampanye yang lebih sehat. Pendidikan politik yang cerdas belum berjalan,” ujar pengamat politik dari UGM Mada Sukmajati, kemarin (1/8).

Menurut Mada, kampanye terbuka sudah terbukti lebih banyak menimbulkan kerawanan. Mada memperkirakan, kasus yang terjadi belakangan ini juga tidak lepas dari persoalan di internal parpol. Terlebih, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Jogja dan Kulonprogo, parpol belum menentukan calonnya secara tegas. “Kalau saya kira ini juga terkait masalah internal yang terbawa ke eksternal,” ujarnya.

Khusus di DIJ, Mada mengatakan, di beberapa wilayah memang terdapat basis massa yang loyal. Seperti untuk massa dari PDIP maupun PPP, yang sebetulnya sudah teridentifikasi wilayahnya masing-masing.

“Tapi, sayangnya terus berulang, tanpa usaha serius dari polisi, pemerintah daerah termasuk lembaga penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Pemerintah daerah, dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bisa menjembatani pertemuan untuk menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya. Meski penentunya tetap berada di parpol. “Kesbangpol bisa menjadi hub untuk mempertemukan parpol supaya tidak terus berulang,” tuturnya.

Kepala Kesbangpol DIJ Agung Supriyono mengatakan, harusnya juga menjadi kewajiban parpol untuk mendidik kadernya. Pemprov DIJ sendiri tiap tahun juga menggelontorkan APBD untuk dana bantuan parpol (banpol). Salah satunya digunakan untuk pendidikan politik. “Harusnya yang dibangun kesadaran berpolitik bukan fanatisme berlebihan,” ujarnya.

Meskipun begitu, Agung mengatakan, masih berulangnya kekerasan oleh kader parpol tidak bisa menghentikan dana banpol. Sebab, aturan terkait banpol sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). “Untuk banpol kan diatur dalam Permendagri, dalam aturannya sudah ada,” ujarnya.

Meskipun tahun ini untuk kepastian penyaluran banpol di DIJ belum jelas. Menurut Agung, saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sekarang kan masih menunggu audit dari BPK,” ungkapnya.

Sementara itu, Polresta Jogjakarta menangkap seorang simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) bernama Dimas Widyastama, 26, Minggu (31/7). Dia ditangkap di kawasan Gedongtengan, Jogja karena kedapatan membawa senjata tajam (sajam). Sebelumnya, PDIP menggelar kegiatan di kawasan Stadion Kridosono.

Kasat Reskrim Polresta Jogjakarta Kompol Kasim Akbar Bantilan mengatakan, tersangka kedapatan membawa sajam jenis belati di keramaian. Dia mengungkapkan, tersangka ditangkap di Jalan Pringgokusuman, Gedongtengen setelah sebelumnya terjadi keributan di lokasi tersebut.

Senjata tersebut disembunyikan di stang sepeda motor CBR milik tersangka. Pisau belati tersebut mempunyai panjang sekitar 30 sentimeter dengan gagang dari besi yang dililit karet. Sementara sarung belati ditutupi kertas.

Setelah diperiksa, dia kemudian ditahan dan dikenakan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. “Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara,” katanya kepada wartawan di Mapolresta Jogjakarta, Senin (1/8).

Selain itu, polisi juga menyita tujuh buah sepeda motor dari simpatisan parpol di kawasan Jogja dan Bantul. Enam dari tujuh sepeda motor tersebut jenis Yamaha RX King dan sebuah motor sport. Sepeda motor itu disita setelah tidak dapat menunjukkan surat-surat dan menggunakan knalpot blombongan. “Kami menghimbau agar masyarakat tertib hukum, tidak semena-mena dan tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Apalagi kalau merugikan masyarakatan,” jelasnya. (pra/riz/ila/ong)