MUNGKID – Pemkab Magelang akan melakukan validasi data pelanggan listrik dari PLN. Upaya ini dilakukan setelah kalangan DPRD menyoroti kinerja pemkab yang masih terdapat penerangan jalan umum tidak memiliki ID.

Atas kondisi ini, pemkab dinilai telah membayar tagihan penerangan jalan umum (PJU) secara ilegal. “Kami akan melakukan meterisasi PJU di wilayah kabupaten dan validasi data pelanggan listrik berbayar dari PLN,” ujar Bupati Magelang Zaenal Arifin kemarin (1/8).

Untuk menempuh validasi data tagihan PPJU, bupati akan melakukan beberapa cara. Yaitu mengganti LPJU dari semula merkuri menjadi lampu hemat energi. Pemasangan penerangan baru LPJU dengan kwh/meter.

Adapun pada tahun anggaran 2013 lalu, ia mengaku sudah melakukan studi tentang LPJU di Pemkab Magelang. “Kami juga bekerjasama dengan PLN melakukan penertiban LPJU illegal,” jelasnya.

Dewan menilai, dengan membayarkan penerangan jalan yang tidak memiliki ID, maka menimbulkan potensi penyelewengan anggaran. Atas penilaian ini, bupati menjelaskan, pajak penerangan jalan dipungut oleh PLN atas nama pemakaian pribadi atau badan. Kecuali listrik yang digunakan pemerintah, baik pusat dan daerah, sesuai jumlah rekening pemakaian listrik.

“PLN dalam menyetorkan pajak penerangan jalan melampirkan jumlah pelanggan dari masing-masing rayon. Yaitu Tegalrejo, Magelang Kota, dan Borobudur,” urainya.

Menyikapi soal penerangan jalan yang tidak memiliki ID, pemkab melakukan perjanjian kerja sama dengan PLN. Tujuanya melakukan penataan PJU swadaya ilegal. Selain itu juga membentuk tim koordinasi penertiban PJU swadaya ilegal. “Kami melakukan penertiban terhadap PJU swadaya ilegal dan melakukan pemasangan meterisasi per rayon,” kata bupati.

Supardi, juru bicara fraksi di DPRD menyatakan, mencermati LHP BPK tentang pajak penerangan jalan umum ditemukan penerangan jalan umum yang tidak memiliki ID pelanggan sebanyak 46.237. Serta yang memiliki ID pelanggan sebanyak 2.813.

Dengan demikian, pemerintah daerah membayarkan penerangan jalan umum baik yang legal maupun yang ilegal. “Maka DPRD menyimpulkan bahwa bupati memberikan contoh tidak baik pada masyarakat karena melegalkan sesuatu yang illegal,” katanya. (ady/laz/ong)