MAGELANG – Kebijakan Pemkot Magelang yang merelokasi Pasar Minggu Pahing (Pahingan) dari Alun-alun Kota Magelang ke Lapangan Rindam IV/Diponegoro, dinilai tidak adil. Selain itu, kebijakan merelokasi itu justru bertolak belakang dengan slogan Kota Magelang sebagai Kota Jasa.

“Jika kawasan Alun-Alun Kota Magelang steril dari pedagang pahingan, tetapi di satu sisi para pedagang kuliner masih diperbolehkan berjualan itu kan tidak adil,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang Agna Susila kemarin (1/8).

Salah seorang anggota Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah ini menjelaskan, Pahingan dirasa bisa dijalankan sambil berdakwah. Pihaknya mencontohkan para tokoh-tokoh terdahulu yang mengajarkan agama Islam ke Indonesia sambil berdagang.

“Justru Islam bisa masuk ke Indonesia ini lewat jaringan perdagangan seperti Pahingan ini. Oleh karena itu, Pemkot Magelang harus melihat sejarah dan kondisi riil masyatakat yang ada di situ,” ujarnya.

Dia menilai keberadaan Pahingan setiap 35 hari sekali bersamaan pengajian di Masjid Agung Kauman, justru menjadi peluang terkait keberadaana Kota Magelang sebagai Kota Jasa. Jika tidak ada orang-orang dari luar Magelang yang datang, kotanya bisa menjadi mati.

“Kota yang mati tidak berpenghasilan apa-apa. Jangan cuma mereka yang nginap di hotel saja yang diakomodasi. Kan lucu, Kota Magelang sebagai Kota Jasa, orang-orang yang datang di situ (Pahingan) kemudian mau memberikan kontribusi untuk daerah, malah dilarang,” sindirnya.

Agna beranggapan kebijakan pemkot yang merelokasi Pahingan boleh dikatakan dzalim. Menurutnya, mereka pedagang kecil-kecil malah disingkirkan. Pihaknya berharap keberadaan Pahingan tetap dilestarikan karena merupakan arena dakwah, sekaligus untuk mengais rezeki.

“Pahingan bisa memberikan kontribusi pemasukan daerah. Biarkan saja secara alami, nggak usah ditata-tata seperti itu. Syaratnya setelah Pahingan selesai, kawasan itu menjadi bersih,” ungkapnya. (nia/laz)