JOGJA – Penolakan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tak berpengaruh. DPRD Kota Jogja tetap menggunakan konsep Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam raperda yang mereka ajukan ke Pemprov DIJ.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR Dwi Budi Utomo menjelaskan, konsep tersebut merupakan kesepakatan Pansus. Itu setelah hasil dari uji publik dan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM menyarankan penggunaan KTR.

“Draf yang sebelumnya Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) akhirnya diubah,” tandas politikus dari PKS ini, kemarin (1/8).

Dwi Budi menegaskan, pembahasan dalam beberapa kali forum pansus juga sepakat. Fraksi PDIP yang sempat menarik seluruh perwakilannya di pansus juga kembali mengikuti pembahasan. “Ini kesepakatan bersama. Jadi, tidak yang ditinggal. Semua sepakat menggunakan KTR,” jelasnya.

Pembahasan raperda ini memang sempat menjadi polemik di internal dewan. Saat awal, raperda yang menjadi inisiatif dewan ini menggunakan nama KTAR. Aspirasi tersebut kian kuat setelah adanya audiensi Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) ke DPRD Kota Jogja.

Dwi Budi menegaskan, finalisasi pansus tetap memilih KTR karena mengacu aturan yang lebih tinggi. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam Raperda KTR, diatur sejumlah lokasi kawasan tanpa rokok. Seperti fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penyedia obat farmasi, dan tempat ibadah. Beserta sanksi-sanksinya.

“Nanti setelah difasilitasi provinsi, jika tak ada perubahan maka akan segera diparipurnakan untuk pengesahan,” jelasnya.

Evaluasi dari pemprov ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Naskah raperda yang sudah dibahas sampai final harus diserahkan ke pemerintah di atasnya. Pemkot atau pemkab menyerahkan ke provinsi sebelum dilakukan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Batas waktu bagi pemerintah di atasnya untuk melakukan evaluasi adalah 14 hari kerja atau dua pekan. Tapi, jika sampai batas waktu tersebut belum ada jawaban, eksekutif dan legislatif bisa mengambil sikap untuk melakukan persetujuan bersama.

Untuk KTR sebenarnya Pemkot Jogja telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang KTR. Perwal ini mengatur secara detail lokasi mana saja yang dilarang adanya produk, iklan, dan aktivitas merokok.

Lokasi KTR adalah sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan. Sedangkan kantor swasta dan tempat lainnya tidak wajib. Pabrik juga termasuk kawasan tanpa rokok, tapi dikecualikan untuk pabrik tembakau atau agen distributor rokok, tetap dapat menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk rokok.

Ketua Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo menyebut, jika raperda tetap KTR maka akan mematikan industri rokok di Kota Jogja. Mulai dari pedagang asongan penjual rokok hingga toko-toko yang menjual rokok. “Industri rokok ini sangat besar. Dari mulai petani produksi tembakau sampai dengan penjual eceran. Semuanya hidup dari rokok,” tandasnya. (eri/ila/ong)