DEMO: Warga terdampak pembangunan bandara perwakilan dari lima desa di Kecamatan Temon menggelar demo menunut intensif pajak di depan Kantor KPP Pratama Kulonprogo, kemarin (1/8)
KULONPROGO-Ratusan warga terdampak pembangunan bandara baru dari lima desa di Kecamatan Temon, mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kulonprogo, kemarin (1/8). Mereka mendesak pemerintah memberlakukan kebijakan insentif pajak, semua transaksi pelepasan hak atas tanah dan bangunan untuk program bandara bebas dari pajak.

Asmono, salah seorang warga Sindutan mengatakan kedatangan ratusan warga ini untuk menuntut pembebasan pajak. Menurutnya, sesuai UU No 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, ada celah untuk menghilangkan pajak.

“Itu diperkuat Perpres No 72/ 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum,” tegasnya.

Selain menggelar orasi, sebelas perwakilan juga masuk menemui petugas pajak untuk berdialog dan menyampaikan tuntutan. “Tuntutan kami sangat rasional. Selain diatur dalam undang-undang, selama ini warga juga mendukung program bandara,” tambahnya.

Dijelaskan, selama proses sosialisasi rencana pembangunan sampai dengan kegiatan pendataan pengukuran hingga musyawarah ganti kerugian warga juga hadir. Mereka tidak pernah mengajukan gugatan ke pengadilan, sejak IPL turun sampai dengan proses saat ini. “Insentif pajak ini bisa dilakukan, dengan diajukan ke presiden,” jelasnya.

Warga datang ke KPP meminta pengawalan proses dan pengajuan Kanwil Direktorat Dirjend Pajak (Kanwil DJP DIJ). Warga akan menunggu janji dari kantor pajak yang akan meneruskan tuntutan dan aspirasi ini ke pemerintah yang ada di atasnya. “Tuntutan ini sebetulnya sudah lama kami sampaikan, dan sementara ini hanya dijanjikan akan dikomunikasikan terus,” ujarnya.

Warga lain Pulung Raharjo menambahkan, warga sudah kenyang dengan janji-janji yang diberikan pemerintah. Dalam sosialisasi awal sudah disampaikan jika transaksi bebas pajak. Namun dalam perjalannya mereka tetap akan dibebani pajak. “Kami minta pajak untuk dihilangkan. Kami kecewa dengan keberadaan pegawai pajak yang tidak segera bertindak,” tegasnya.

Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal KPP Kulonprogo Ageng Taliroso menjelaskan, dirinya sudah berbicara dengan perwakilan warga. “Dan hasil pertemuan itu disampaikan ke atasan kami,” janjinya.

Menurutnya, secara regulasi sampai saat ini memang tidak ada aturan yang membebaskan pajak. Namun diakui ada celah yang bisa diupayakan agar tuntutan itu bisa terpenuhi mungkin ketika tanah yang dibebaskan untuk waduk, pasti tidak kena pajak. Namun karena ini menjadi milik PT Angkasa Pura tetap akan dikenai pajak. “Kalau aturannya tetap kena PPh sebesar lima persen,” ujarnya.

Namun demikian, lanjutnya, aturan ini bisa dikecualikan jika memang ada peraturan pemerintah (perpres) yang bisa mengatur. Artinya pemerintah pusat bisa memberikan catatan atau revisi terkait dengan aturan yang ada. “Untuk tax amnesty ada aturannya dan dalam kasus ini tidak bisa diterapkan,” imbuhnya.

Aksi warga akhirnya berakhir dengan damai dan tertib, setelah perwakilan warga yang selesai bertemu pimpinan KPP Pratama Wates, perwakilan KPP Pratama juga yang memberikan pejelasan di atas mimbar orasi. Orasi warga kemudian dilanjutkan ke Kompleks Pemkab Kulonprogo. (tom/din/ong)