RADAR JOGJA FILE
DIKERUK TERUS: Salah satu kegiatan penambangan pasir di wilayah Kabupaten Magelang. Jika kegiatan tidak dilakukan kontrol yang ketat, dikhawatirkan akan memberikan dampak negative kepada masyarakat.
MUNGKID – Kalangan DPRD Kabupaten Magelang mendorong Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan kebijakan tentang pertambangan sesuai peraturan yang ada.

Desakan ini dilakukan karena pemkab dianggap belum melaksanakan amanat Undang–Undang No 4/ 2009 tentang Pertambangan dan Mineral serta PP 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dengan konsisten. “Kami menilai pelaksanaan aturan belum maksimal. Bahkan terkesan longgar. Pelaksanaan itu terutama dalam hal pemberian izin lingkungan bagi usaha pertambangan sebagai salah satu syarat sebelum diterbitkanya izin usaha pertambangan (IUP),” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Magelang Gunawan Sugiarno kemarin (2/8).

Menurutnya, sebelum UKL/UPL atau AMDAL merupakan alat kontrol penataan dan tindakan pemerintah daerah. Tujuanya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Namun kenyataan yang terjadi sekarang ini sebaliknya. “Contoh penambangan di Nglumut, Srumbung. Jika itu dibiarkan tanpa adanya kontrol dan evaluasi, masyarakat yang akan menuai dampak negatifnya,” jelasnya.

Ia juga menengarai kemungkinan juga akan terjadi konflik horizontal antara masyarakat dengan pengusaha. Karena itu dia meminta bupati benar – benar melaksanakan undang – undang minerba dengan serius.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, izin usaha pertambangan operasi produksi di Desa Nglumut, Kecamatan Srumbung bukan wewenang Pemkab Magelang. Izin itu ditertbitkan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jateng.

Ia mengatakan, Pemkab Magelang berwenang melakukan pemantauan apakah di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan dokumen lingkungan. Di dalam dokumen tersebut ada hak dan kewajiban.

Sebelumnya, ratusan warga menggelar aksi di Perempatan Sayangan, Kecamatan Muntilan menolak penambangan yang merusak alam. Selain petani, massa juga terdiri dari berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan. Mereka merasa bahwa dengan adanya penambangan hasil pertanian mengalami penurunan.

“Adanya tambang, selama ini petani yang selalu merasakan dampaknya. Hasil pertanian mengalami gagal panen. Kualitas air di Merapi semakin buruk,” kata salah satu warga Nur Salim. (ady/din/ong)