BANTUL – Penanganan perkara dugaan korupsi program beras miskin (raskin) di Pedukuhan Kuden, Sitimulyo, Piyungan menyita perhatian Ombudsman Perwakilan DIJ-Jateng. Sebab, penanganan perkara yang telah menyeret dukuh setempat bernama Iswahyudi sebagai tersangka ini tak kunjung selesai. Atas dasar itu, dua asisten lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan publik ini mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul, kemarin (2/8).

“Untuk koordinasi dan meminta penjelasan terkait proses penanganannya seperti apa,” jelas Asisten Ombudsman Nugroho usai koordinasi yang berjalan tertutup ini.

Di kantor korps Adhyaksa dua asisten ini ditemui Kajari Bantul I Ketut Sumedana beserta sejumlah jaksa. Dari koordinasi ini diketahui bahwa bola penanganan perkara ini berada di tangan Polres Bantul.

Menurut Nugroho, Kejari memang telah menerima pelimpahan berkas perkara sejak 2014 lalu. Hanya, berkas tersebut dikembalikan lagi karena ada beberapa kekurangan. Kejari juga telah memberikan petunjuk atas kekurangan itu. “Polres yang harus memenuhi petunjuk itu,” lanjutnya.

Melihat kondisi itu, Nugroho mendorong kepolisian agar menangani perkara yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 21 juta tersebut sesuai aturan yang berlaku. Agar tak kian berlarut-larut.

Senada disampaikan Kasi Pidsus Kejari Bantul Setiono. Menurutnya, berkas perkara dugaan korupsi raskin Kuden masih P19. Kejaksaan telah memberikan petunjuk kepada penyidik polres sejak dua tahun lalu. Hanya, petunjuk ini belum juga dipenuhi penyidik. “Petunjuk perbaikan bahkan sudah lima kali,” jelas jaksa asal Salatiga ini.

Setiono menguraikan, ada lima kader raskin di Dusun Kuden. Kelima kader ini tersebar di lima RT. Problemnya, hanya ada satu kader yang menyatakan bahwa ada korupsi. Bentuknya, tidak ada penambahan jatah raskin di RT tersebut. Keterangan empat kader lainnya justru sebaliknya.

Kepada penyidik mereka berulang kali menegaskan tidak ada korupsi di RT yang menjadi wilayah kerja mereka. Sebab, seluruh warga di empat RT menerima tambahan jatah raskin. Parahnya, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIJ terhadap kerugian negara hanya mengacu pada keterangan satu kader. Inilah yang menyebabkan jaksa mengembalikan berkas perkara. “Nggak match. Karena (berkasnya) tak melingkupi empat kader yang kami minta,” bebernya.

Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Anggaito Hadi Prabowo mengungkapkan, Ombudsman juga pernah melakukan koordinasi dengan Polres Bantul. Kepada Ombudsman, kepolisian mengutarakan beberapa kendala dalam penanganan perkara ini. Yang paling nyata adalah petunjuk jaksa. Jaksa meminta penyidik mencantumkan kesaksian empat kader. Keterangan empat kader ini tidak bisa dijadikan barang bukti karena berlawanan dengan kesaksian satu kader lainnya. “Yang diminta jaksa tidak bisa kami penuhi,” ucapnya.

Kendati ada kendala, Anggaito memastikan penanganan perkara ini masih on the track. Pihaknya masih menunggu pengarahan dan petunjuk dari pimpinan. “Kami juga mau diskusi dengan kejaksaan. Tapi di tingkat atas. Antarpimpinan kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi bantuan raskin mulai bergulir April 2013. Setahun kemudian Iswahyudi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka ini karena Iswahyudi dianggap bersalah dalam pendistribusian bantuan raskin. (zam/ila/ong)