SOSIALIASI: Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo saat memberikan arahan dalam pembukaan sosialiasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil di Gedung Kaca,
 

KULONPROGO-Sebanyak 15.206 warga Kulonprogo belum melakukan perekaman data untuk proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sesuai surat edaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) perekaman masih bisa dilakukan hingga 31 September mendatang.

“Tenggat waktu ini harus dimanfaatkan warga,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo Julistya di sela sosialiasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil di Gedung Kaca Kompleks Setda Kulonprogo.

Sosialiasi ini merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Kulonprogo bersama Direkorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Adapun latar belakang kegiatan yakni masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

“Masih banyak yang belum melakukan perekaman e-KTP. Selain itu banyak juga penduduk yang tinggal di Kulonprogo dan sudah melebihi ketentuan waktu perundangan namun belum melakuan mutasi secara resmi,” jelasnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menegaskan, upaya pemutakhiran data administrasi kependudukan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melapor untuk memperbarui administrasi setiap kali terjadi perubahan di lapangan. Misalnya paska kelahiran anak, kematian, pernikahan, dan perceraian.

“Masih banyak warga yang mengalami kesulitan mengurus sesuatu karena secara administrasi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” tegasnya.

Pemkab Kulonprogo juga berusaha agar pelayanan seputar KTP dapat lebih mudah dijangkau. Layanan tersebut akan lebih didekatkan dengan masyarakat dengan membuka outlet khusus di wilayah Kecamatan Galur dan Kalibawang.

Menurut Hasto, masyarakat hendaknya tidak sungkan mengakses data kependudukan untuk keperluan tertentu. Dukcapil adalah lembaga pemerintah yang terbuka, warga bisa mengakses data seluas mungkin kecuali bersifat rahasia.

“Saya berharap tidak ada lagi penduduk Kulonprogo yang tidak masuk dalam database Dinas Dukcapil Kulonprogo,” tandasnya. (tom/dem)