JOGJA – Rencana penataan Stasiun Tugu oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) VI bakal terus berlanjut. Ini terlihat dari rencana Pemkot Jogja untuk merelokasi pedagang yang mengantongi Kartu Buk-ti Pedagang (KBP) itu ke pasar tradisional di Kota Jogja.

“Kalau memang KAI tetap melaksanakan, ya dipindah ke pasar tradisional,” ujar Wali Kota Haryadi Suyuti kemarin (3/8).

HS, sapaan-nya, menjelaskan, sampai saat ini pihaknya memang belum memutuskan pasar tradisional yang akan men-jadi tempat penampungan pedagang di pinggir Jalan Pasar Kembang itu.Ia masih menunggu koordi-nasi dengan PT KAI terkait rencana penataan tersebut.

“Setelah ada keputusan dari KAI, baru kami akan lakukan kajian. Juga koordinasi dengan pedagang di sana,” jelas HS.

Seperti diberitakan, ren-cana penataan Stasiun Tugu bakal mengorbankan sekitar 50-an pedagang di sisi selatan stasiun. Mereka yang selama ini mengantongi KBP dan membayar retribusi tiap bu-lan itu menolak untuk digusur. Penataan untuk menjadikan sisi selatan stasiun sebagai trotoar yang terhubung langs-ung Malioboro. PT KAI bera-lasan, lahan yang digunakan pedagang itu milik mereka.

“Kami akan tata. Pedagang yang selama ini menempati kios-kios akan dibangun tro-toar pedestrian,” ujar Mana-jer Humas Daops VI Eko Bu-diyanto. Eko
mengatakan, penataan itu merupakan hasil koordi-nasi PT KAI, Pemprov DIJ, dan Pemkot Jogja. Artinya, pena-taan bakal melibatkan ketiga pihak agar bisa berjalan lan-car. Di sisi lain, pedagang yang tergabung di Paguyuban Manunggal Karso malah op-timistis bakal tetap bisa ber-dagang di kios mereka. Sebab, sampai saat ini mereka tak pernah lagi ada sosialisasi bentuk lain terkait relokasi.

“Dari Pasar (Dinas Pengelo-laan Pasar) malah menariki retribusi lagi,” ujar Ketua Pa-guyuban Manunggal Karso Rudi Triwarna.

Rudi mengungkapkan, selain tarikan retribusi yang kem-bali aktif dari Dinlopas, pi-haknya juga diberikan lampu hijau untuk memperpanjang KBP. Beberapa pedagang yang sudah habis masa berlaku KBP-nya, tetap bisa mengurus per-panjangan.

“Kami masih ber-pedoman dengan pernyataan Pak Wali, tidak ada penggu-suran. Yang ada hanya pena-taan,” katanya. (eri/laz/ong)