GUNUNGKIDUL – Tugas tim panitia dan tim penguji perangkat desa tidak mudah. Jika bermasalah, risikonya cukup berat, karena harus berhadapan dengan hukum. Seperti kasus di Desa Purwodadi, Tepus, pengisian jabatan kepala urusan keuangan (kaur) berbuntut panjang.

Salah seorang peserta seleksi membawa perkara dugaan keteledoran tim seleksi perangkat desa itu ke ranah hukum. Gara-garanya, peserta ujian bernama Suranto tidak diajukan sebagai perangkat terpilih, padahal mendapat nilai tertinggi dari tes itu.

“Jika melihat hasil nilai ujian, seharusnya saya diusulkan untuk dilantik. Namun justru panitia mengusulkan peraih nilai di bawahnya,” kata Suranto kemarin (3/8). Dia menjelaskan, upaya klarifikasi sudah dilakukan.

Pertama, dikatakan kalau berita acara dan surat pengajuan sudah terlanjur sampai di kecamatan. Setelah ditelusur dinyatakan Camat Tepus Sukamto, surat pengajuan perangkat desa terpilih belum disampaikan.

“Saya seperti dipingpong. Ketua panitia dan tim penguji sudah saya temui dan membenarkan nilai saya tertinggi. Namun mereka tidak mau mengubah berita acara dengan alasan berita acara tidak bisa sembarangan dibuat. Padahal semestinya bisa diralat karena itu kekeliruan tim penguji dan panitia,” ujarnya.

Karena merasa tidak mendapat keadilan, dia meminta camat menyelesaikan persoalan itu. Namun sayang, harapan tinggal harapan karena pelantikan justru ditunda.

“Upaya untuk merevisi berita acara yang dibuat karena keteledoran panitia tidak dilakukan. Karena saya menuntut keadilan, maka memilih lapor ke Polda DIJ. Ini ada unsur pidana,” terangnya.

Tidak cukup sampai di situ, peserta yang juga kader parpol ini juga mengadu kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ-Jateng. Dikatakan, langkah yang ditempuh bukan untuk mencari masalah, melainkan demi tegaknya keadilan.

“Nilai saya 78 namun ditulis 72, sehingga yang peraih nilai 77 diajukan kemudian diralat kalau saya tertinggi dengan nilai 78. Kalau menyadari kesalahan, kenapa berita acara tidak bisa diubah,” ucap warga Ngade-ande itu.

Untuk mencegah timbulnya masalah, Camat Tepus Sukamto menerangkan, pihaknya belum mengagendakan pelantikan perangkat desa untuk posisi Kaur Keuangan Desa Purwodadi. Hal itu lantaran nama yang diajukan tidak sesuai hasil ujian perangkat desa. “Akhirnya usulan kami tolak,” katanya.

Dengan persoalan itu pihaknya merekomendasi untuk dilakukan seleksi ulang. Menurutnya, berita acara bisa diralat, namun karena sudah masuk kecamatan maka tidak bisa diperbaiki, sehingga dilakukan seleksi ulang.

Sementara itu Kades Purwodadi Sucipto hingga petang kemarin belum bisa dikonfirmasi mengenai persoalan itu. (gun/laz/ama)