SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA
DITERTIBKAN: Papan reklame di Jalan Magelang, Jogja terpaksa ditutup karena tidak memiliki izin.
JOGJA – Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja rupanya bertepuk sebelah tangan. Dari 184 pemilik reklame, tak lebih dari separo yang bersedia menghadiri acara tersebut.

Mangkirnya sebagian besar pemilik reklame tersebut tak menyurutkan langkah Kepala DPDPK Kota Jogja Kadri Renggono. Dia memastikan rencana yang telah dia susun tidak berubah.

Sosialisasi dilanjutkan ke kecamatan dan kelurahan. Setelah itu, DPDPK bakal melangkah lebih jauh dengan mengambil tindakan tegas merobohkan 55 reklame yang melanggar.

“Kami anggap mereka (pemilik reklame) sudah paham. Karena undangan sudah kami sebar ke semua pemilik reklame,” tegas Kadri di sela sosialisasi di Balai Kota Timoho, kemarin (4/8).

Sebelum sampai pada tindakan pembongkaran, Kadri akan lebih dahulu mengeluarkan peringatan. Bila tak diindahkan, maka upaya pembongkaran terpaksa dilakukan. Perda Kota Jogja No. 2 Tahun 2015 merupakan aturan baru dalam penyelenggaran reklame.

Aturan pelaksanaan dari perda itu tertuang di Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Perda No. 2 Tahun 2015, dan Perwal No. 24 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Konstruksi Reklame.

Penertiban reklame sudah direalisasikan sejak 18 Mei 2016 lalu. Beberapa reklame di zona larangan, dan habis masa berlakunya tidak lagi diperpanjang izinnya. Zona larangan itu, terang Kadri, seperti di taman, trotoar, bahu jalan dan devider (pembatas jalan).

Sasaran penertiban tidak hanya menyasar pada 55 papan reklame. Kadri menegaskan, tindakan serupa ditujukan pada ratusan unit reklame di setiap sudut jalan. Sesuai perda, setiap sudut jalan hanya diizinkan untuk satu papan reklame. Namun demikian, Kadri menemukan di salah satu sudut jalan terdapat lebih dari tiga papan reklame.

“Kami sedang identifikasi mana-mana saja yang akan ditertibkan,” kata birokrat yang mengawali karir sebagai PNS di Bappeda Kota Jogja ini.

Papan reklame yang akan ditertibkan di antaranya, menempel bangunan dan ada di persil tanah pribadi. Sedangkan yang berdiri di atas tanah negara tetap diizinkan. Syaratnya telah mengantongi izin yang terbit sebelum pemberlakuan Perda No.2 Tahun 2015.

Di bagian lain, Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Jogja Gatot Sudarmono mengungkapkan, di Perwal No. 24 Tahun 2016 tentang IMB Konstruksi Reklame juga mengatur kewajiban pemilik reklame.

Pemilik reklame, jelas Gatot, harus mengantongi IMB untuk tiang reklame ukuran kecil, sedang, dan besar. “Itu harus dipenuhi semua reklame,” katanya.

Setelah mengantongi IMB, pendirian reklame maupun reklame yang telah ada, harus mengantongi surat keterangan kesesuaian titik reklame (SKKTR). “Itu diatur di perwal juklak,” tandasnya.

Perwal yang dimaksud Gatot adalah Perwal No. 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2015.Peraturan tersebut tak berlaku surut. Tapi, pemilik reklame yang melanggar tak bisa memperpanjang IMB. (eri/ila/ong)