Setiaky A.Kusuma/Radar Jogja Online
BERI PENGARAHAN: Deputi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2 TKI) Agusdin Subiantoro saat memberikan pengarahan kepada calon TKI ceramah di Jogja, Kamis (4/8).
SLEMAN – Pemerintah kini lebih selektif dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Hal itu guna mencegah persoalan sosial yang sering dialami warga negara Indonesia (WNI) di negara asing. Seperti sering terjadi pada tenaga kerja non formal di Arab Saudi atau Malaysia.

Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya penguasaan skill pada setiap calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Bagi calon pekerja sektor formal di luar negeri diwajibkan memiliki kompetensi di bidang kerja masing-masing. Lebih dari itu, mereka harus menguasani bahasa di negara tujuan.

Deputi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2 TKI) Agusdin Subiantoro menyatakan, kemampuan berbahasa asing mutlak dimiliki oleh calon TKI. “Terutama bahasa Inggris,” tegasnya disela pembukaan Program Pendidikan dan Kecakapan (PKK) Upgrading Skill Bahasa Korea untuk calon TKI kemarin (4/8).

Beberapa negara yang mengharuskan calon TKI menguasai bahasa mereka, diantaranya, Jepang, Korea, Tiongkok, dan negara-negara di Timur Tengah. Itu karena percakapan sehari-hari yang digunakan di negara tersebut adalah bahasa asli.

Menurutnya, adanya moratorium pengiriman TKI non formal berpengaruh pada tenaga kerja sektor formal. Itu lantaran syarat kompentensi yang harus dipenuhi. Salah satu upaya pemerintah mendukung TKI dengan memberikan kursus bahasa asing gratis. Khususnya, bagi calon TKI yang akan dikirim ke Korea Selatan. “Kami berharap peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apalagi mereka mendapatkan kursus Bahasa Korea secara gratis,” tutur Deputi Kerjasama Luar Negeri (KLN) dan Promosi BNP2TKI Elia Rosalina.

Kursus bahasa Korea gratis kali ini diikuti sedikitnya 20 alumni SMKN 1 Temon, Kulonprogo. Setelah lulus kursus, mereka siap dikirim ke Negeri Ginseng. (bhn/yog/ama)