JOGJA – Keinginan Pemprov DIJ agar dana keistimewaan (danais) meningkat pada 2017 terancam. Hal itu seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran. Pemangkasan anggaran mencapai Rp 133,8 triliun tersebut mencakup pemotongan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Meski pemangkasan oleh Kementerian Keuangan itu diberlakukan untuk RAPBN 2016, ada kekhawatiran hal yang sama akan dilakukan untuk APBN 2017.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, saat ini masih menunggu proses di pusat. “Sekarang kan masih evaluasi dana alokasi khusus (DAK) di pusat, ya tunggu saja,” ujarnya, kemarin (4/8).

Menurut pejabat yang biasa disapa BWH itu, saat ini posisi daerah hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Ya sekarang santai dulu, sambil deg-degan,” selorohnya.

Menunggu yang dimaksud, yaitu evaluasi terkait dengan program nasional yang ada di daerah. “Kami kan belum tahu nasib program nasional di sini, apakah turut kena pemangkasan atau tidak,” lanjutnya.

Untuk APBD 2017, BWH mengaku masih optimistis tidak ada pemangkasan. Terlebih dengan kebijakan amnesti pajak yang baru digalakkan pemerintah. Tapi, jika ada pemangkasan, pihaknya juga siap menyesuaikan. “Bu Sri Mulyani ini kan pintar, saya masih yakin bisa sesuai target,” ujarnya.

Sedangkan untuk APBD DIJ sendiri, penggemar akik ini menyatakan, daerah juga harus bersiap menyesuaikan dengan kondisi pusat. BWH melanjutkan, untuk penghematan, sudah sejak lama diterapkan. “Untuk program yang tidak jelas, tidak konkret hapus saja,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan hal senada. Pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan menjadikan daerah harus melakukan evaluasi. Termasuk terkait dengan danais, yang diharapkan bisa naik.

Untuk danais di tahun depan, Made berharap, jumlahnya tetap bisa naik dari 2016. Keyakinan tersebut juga didasari pada realisasi penyerapan danais, yang pada termin satu lalu sudah bisa lebih dari 80 persen. “Paling tidak (2017) ya bisa Rp 1 triliun,” harapnya.

Tetapi jika tidak, efisiensi akan dilakukan. Di antaranya dengan menyesuaikan program di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Made mencontohkan, seperti untuk Kantor Dinas Pariwisata DIJ yang akan dijadikan museum urban planning. Tapi, saat ini prosesnya belum berlanjut karena masih menunggu pengalihan aset.

“Tapi, dalam rencana kegiatan termin satu 2017 sudah masuk untuk fisiknya, hal seperti itu yang perlu diperjelas,” ungkapnya. (pra/ila/ong)