KULONPROGO – Warga penggarap lahan Paku Alam Ground (PAG) yang terdampak bandara di wilayah Kecamatan Temon, Kulonprogo meminta kepastian kompensasi. “Kami ke Pakualaman meminta kejelasan kompensasi tanah bagi warga penggarap lahan PAG,” kata salah satu warga Mawarno, kemarin (4/8).

Warga lainnya, Pulung Raharjo menyatakan, pemerintah semestinya mengambil kebijakan terkait penentuan ganti rugi yang dibayarkan pada pemilik lahan maupun pada petani penggarap. Menurutnya, seharusnya ganti rugi tidak hanya diberikan pada pemilik lahan saja, tetapi juga petani penggarap.

“Sekarang mestinya diambil kebijakan pemerintah, mana yang harus dibayar pada pemilik lahan, mana pada petani penggarap. Jangan hanya pemilik lahan, kasihan penggarap hanya gigit jari,” ujarnya.

Mengenai hasil penilaian ganti rugi oleh appraisal yang dinilai tidak sesuai, lanjut Pulung, warga sudah datang ke Kanwil BPN DIJ pekan lalu dan sebagian sudah diakomodasi. Sedikitnya ada 100 sampai 150 bidang tanah yang harga ganti ruginya timpang jauh dengan sekitarnya, namun kemudian sudah ada perubahan.

“Kanwil BPN dan appraisal mengakomodasi, hasil penilaian appraisal tidak harga mati. Yang diakomodasi sekitar 60 bidang, saat ini tinggal sekitar 20 bidang yang masih belum sesuai,” jelasnya.

Warga juga sudah menyampaikan keberatan kepada BPN terkait sekitar 20 bidang yang harganya masih timpang tersebut. “Mudah-mudahan satu dua hari ini diakomodasi. Kami menunggu perubahannya seperti apa, kalau tetap tidak ada perubahan kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan,” ucapnya.

Sementara itu, kemarin (4/8) terdapat perwakilan penggarap tanah Pakualaman yang meminta kejelasan kompensasi dari Pakualaman. Terdapat 10 perwakilan warga yang mewakili sekitar 800 penggarap lahan pesisir Pakualam Ground (PAG) di Glagah, Paliyan, Jangkaran, dan Sindutan. Mereka bertemu dengan perwakilan Pemprov DIJ dan Pakualaman.

“Kami setuju 120 persen dilakukan pembangunan bandara di Kulonprogo, tapi jangan dikorbankan. Kami hanya ingin tahu berapa banyak kompensasinya dan berharap dalam bentuk uang,” ujar Ketua Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir Kulonprogo Sumantoyo.

Menanggapi hal itu Penghageng Kawedanan Hageng Kaprajan Kadipaten Pakualaman Kanjeng
Pangeran Haryo (KPH) Suryo Adinegoro mengatakan, sudah menyiapkan dana untuk kompensasi bagi warga penggarap lahan pesisir.

“Sudah disiapkan anggaran warga penggarap lahan pesisir yang terdampak bandara, tetapi kami belum tahu pastinya berapa, wong kami juga belum tahu dapat berapa,” ujar pria dengan nama lahir Bayudono itu.

Menurut mantan Kepala Bappeda DIJ itu, Kadipaten Pakualaman juga terdampak pembangunan bandara. PAG seluas 161 hektare terkena pembangunan NYIA. Tapi, pihaknya merelakan karena untuk kebutuhan publik. Tidak hanya itu, PAG seluas 15 hektare juga diminta untuk relokasi.

“Padahal yang diminta tanah yang bagus sekali, namun karena untuk kepentingan masyarakat
silakan,” ujarnya. (pra/tom/ila/ong)