JOGJA- Wilayah DIJ tak hanya dihadapkan pada persoalan sampah yang kian menggunung di tempat pembuangan akhir (TPA) di Kelurahan Sitimulyo, Piyungan, Bantul.

Masalah sampah diperparah dengan kondisi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Sewon, Bantul yang juga mendekati ambang batas. IPAL tersebut memiliki daya tampung 25 ribu sambungan rumah (SR) dari Kota Jogja, Bantul, dan Sleman. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja Agus Tri Harsono mengatakan, saat ini telah terpasang sekitar 16.170 SR di IPAL Sewon. Sesuai target, hingga akhir 2016 akan ada 22 ribu SR. Sekitar 5 ribu SR diantaranya berasal dari Kota Jogja.

“Dengan perkiraan pertumbuhan perumahan yang pesat di Bantul dan Sleman, dua tahun mendatang (kapasitas IPAL) bisa penuh,” ungkap Agus akhir pekan lalu.

Agus memperkirakan, jumlah sambungan ke IPAL Sewon lebih dari data yang ada saat ini. Itu berdasarkan informasi dari Sekber Kertamantul yang menyebut adanya tambahan sekitar seribu SR dari Bantul dan Sleman. “Jika IPAL terlalu penuh, proses penguraian bakteri limbah grey water (limbah cucian dan dapur) dan black water (limbah kamar mandi) tidak bekerja maksimal. Bisa menimbulkan bau tak sedap di rumah tangga yang memasang,” katanya.

Jika tak segera diantisipasi, Agus khawatir kondisi tersebut akan berdampak serius. Masyarakat juga yang akan dirugikan. “Tidak ada lagi solusi jika terlambat seperti di TPA Piyungan,” lanjutnya.

Menurut Agus, IPAL Sewon membutuhkan teknologi baru yang lebih modern agar mampu bekerja lebih optimal. Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Bambang Seno Baskoro mendesak Pemprov DIJ agar lebih intensif dalam kerja sama pengelolaan sampah dan limbah bersama Pemkot Jogja, Pemkab Bantul, dan Sleman. Hal itu demi kelancaran program yang langsung berhubungan dengan masyarakat. “Saya kira komunikasi itu menjadi sangat penting dalam posisi seperti saat ini,” ujarnya.

Belajar dari penanganan TPA Piyungan, lanjut Seno, IPAL Sewon harus bisa menjawab tantangan zaman. “Kami akan coba komunikasikan dengan DPRD DIJ agar segera ada penanganan,” tegasnya.

Sementara itu, belum beranjak ke penanganan limbah rumah tangga, Pemkab Sleman masih dipusingkan dengan sistem pengelolaan sampah.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sleman Purwanto bertekad membantun TPA bersistem sanitary landfill. Namun, kondisi geografis wilayah Sleman justru menjadi kendala. Sebab, sebagian wilayah Sleman merupakan kawasan resapan, sekaligus penyangga air bagi masyarakat DIJ. “Lalu mau dibangun dimana. Kami khawatif (TPA) malah menyebabkan lahan tercemar,” ungkapnya.

Menurut Purwanto, satu-satunya lokasi paling realistis berada di Kecamatan Prambanan. Namun, membangun TPA di kawasan paling ujung timur Sleman itu peluangnya kecil. Sebab, pemkab telah memiliki agenda besar untuk membangun instalasi pengelolaan limbah tinja (IPLT) di Dusun Sembir, Madurejo, yang juga masuk wilayah Prambanan. Pelaksanaan proyek dijadwalkan mulai 2017.(eri/bhn/yog/ong)