JOGJA – Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Sewon yang bakal penuh, dan tak segera mendapatkan penanganan serius menimbulkan kekhawatiran. Sebab, tak hanya mencemarkan kualitas air di sekitar IPAL saja. Namun juga mengancam permukiman warga yang tersambung langsung dengan saluran IPAL.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jogjakarta Halik Sandera mengungkapkan, jika pencemaran meresap ke dalam tanah, dikhawatirkan bisa mengurangi kualitas air tanah. Ini menjadi peringatan, terlebih jika air tanah tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

“Kalau dari limbah kakus, bakteri E-coli yang mengurangi kualitas airnya. Jika limbah rumah tangga, bisa dari air sabun dan yang lain,” tandasnya, kemarin (8/8).

Dia menegaskan, untuk pencemaran limbah dari saluran rumah (SR) yang berhulu ke IPAL Sewon jelas berpengaruh terhadap kualitas air. Padahal, air merupakan sumber dari kehidupan. “Saat ini saja, tanpa pencemaran dari saluran tersebut, kualitas dari bakteri E-coli sudah melebihi ambang batas yang ditentukan,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 907 tahun 2002, Coliform dan Colitinja seharusnya 1.000 MPN/100 ml. Itu merupakan ambang batas kualitas air tanah. “Saat ini kualitas air tanah sudah sangat buruk,” sesalnya.

Dia mengungkapkan, dari data yang mereka kantongi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Jogja kualitas air tanah di Kota Jogja 65 persen mengandung bakteri E-coli. “Itu jauh melebihi ambang batas. Karena ambang batasnya hanya 10 persen,” jelasnya.

Wali Kota Haryadi Suyuti memastikan, komunikasi dengan Pemprov DIJ terus mereka lakukan. Koordinasi selalu dilakukan terkait dengan kebijakan yang berpengaruh terhadap Kota Jogja dan daerah lain. “Ya harus tungggu. Alih teknologi sudah disampaikan,” kata HS, sapaannya.

Alih teknologi tersebut, lanjut HS, tak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Itu butuh komunikasi intensif dengan Sleman dan Bantul. “Juga DIJ sendiri yang nantinya disepakati seperti apa teknologi yang akan diterapkan,” tandasnya.

Komunikasi alih teknologi ini tidak hanya untuk menyasar pengolahan di IPAL Sewon saja. Tapi, juga akan dipertimbangkan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. “Karena berhubungan dengan teknologi, kajiannya harus matang. Baru bisa direncanakan untuk ditindaklanjuti,” tambah bapak dua anak ini.

Terpisah, Pengelola IPAL Sewon membantah pernyataan pejabat Pemkot Jogja, yang mengkhawatirkan kapasitas pengelolaan limbah di sana. IPAL Sewon masih bisa mengelola limbah dari wilayah Kota Jogja, Sleman, dan Bantul (Kartamantul).

Kepala Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ Kuspramono mengakui kapasitas IPAL Sewon sampai 25 ribu sambungan rumah (SR). Saat ini yang tersambung baru 20.101 SR, dan perkiraan pada 2016 mencapai 22.700 SR. “Masih ada slot sambungan cukup banyak,” ujarnya ketika dihubungi, kemarin (8/8).

Selain itu, jumlah debit limbah yang masuk ke IPAL Sewon, saat ini juga baru mencapai 12 ribu meter kubik per hari. Padahal kemampuan di IPAL bisa hingga 15 ribu meter kubik. Kuspramono mengatakan, untuk penyambungan rumah tangga maupun service-nya merupakan tanggung jawab kabupaten dan kota. “Provinsi hanya mengelola instalasi dan jaringan pipa induk,” jelasnya.

Untuk kekhawatiran jika IPAL Sewon penuh, Kuspramono mengatakan, saat ini sudah mulai dikerjakan untuk pengelolaan IPAL di Pleret, Bantul. IPAL Pleret tersebut bisa menampung limbah dari Gajahwong. Bahkan untuk wilayah Bantul, sudah direncanakan untuk dibangun IPAL di Bambanglipuro. “Kalau lengkapnya di Satker, karena yang mengerjakan pusat,” tuturnya.

Sedangkan terkait pengelolaan limbah, Kuspramono mengatakan, tidak ada masalah. Karena sudah diatur dalam Pergub DIJ nomor 7/2010 tentang Baku Mutu Air Limbah. Sudah diatur, termasuk untuk Biological Oxygen Demand (BOD) 50 miligram per liter maupun Chemical Oxygen Demand 80 miligram per liter. “Sehingga yang dibuang ke sungai itu sudah aman,” jelasnya.

Di lain pihak, anggota Komisi C DPRD DIJ Edy Susila meminta Dinas PUP-ESDM DIJ menyiapkan solusi terkait penyediaan lahan pengelolaan limbah. Menurutnya, jika IPAL Sewon memang sudah mendekati penuh, harus segera dicarikan lahan pengganti. “Limbah ini sangat ngeri, kalau salah penanganan bisa fatal,” tuturnya.

Politikus PPP itu meminta ada mapping jumlah rumah tangga yang memanfaatkan IPAL. Hal itu untuk menghindari over capacity di IPAL Sewon. Tapi, untuk lokasi pengganti, Edy meminta, untuk disosialisasikan supaya tidak terjadi persoalan dengan warga.

“Terus terang kami belum tahu lokasi IPAL selain di Sewon, tapi jika ada rencana secara politik kami siap mendukung asal disosialisasikan ke warga,” tandasnya. (eri/pra/ila/ong)