JOGJA – Harapan Dinas Perhubungan (Dishub) DIJ untuk merealisasikan 17 jalur Transjogja, termasuk penambahan 142 armada bus ukuran sedang dari Kementerian Perhubungan kandas. Sebab, setelah penghitungan ulang jumlah bus yang dibutuhkan ternyata ada revisi.

Kepala Dishub DIJ Sigit Haryanta mengatakan, semula pihaknya mengajukan bantuan sebanyak 142 bus sedang. Tapi, setelah dihitung ulang, ternyata kebutuhan bus hanya 83 armada saja. Meski begitu, jumlah bus yang kemungkinan diterima Dishub DIJ pun paling hanya separo.

“Dari informasi awal, bus yang akan dihibahkan hanya 40-50 unit saja, tapi masih ditunggu keputusan finalnya,” ujar Sigit, kemarin (8/8).

Menurut Sigit, harapannya pada 2017 jumlah Transjogja sebanyak 167 unit. Tapi, setelah ada penghitungan realisasi anggaran, pengadaannya dikoreksi menjadi 128 unit. Rinciannya, 128 bus terdiri dari 25 unit bantuan Kemenhub, 20 bus milik PT Jogja Tugu Trans (JTT) buatan 2013 serta 83 unit rencananya meminta bantuan dari pemerintah pusat. Lantas bagaimana jika armada dari pemerintah pusat kurang? ”
“Operator kami harap bisa menutupi kekurangan itu,” ujar mantan Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setprov DIJ itu.

Jumlah armada yang berkurang tersebut, lanjutnya, berpengaruh pada jumlah jalur yang akan dioperasionalkan. Idealnya, 167 bus untuk 17 jalur, yaitu tiap jalur dilewati sembilan unit. Karena jumlah bus hanya 128 saja, maka ada beberapa jalur yang jumlah armadanya tidak ideal. Hal itu akan diberlakukan pada jalur yang tidak ramai.

“Ada beberapa jalur hanya dilewati empat sampai lima bus, padahal idealnya sembilan bus,” tandas Sigit.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIJ Arief Budiono meminta jika ada kekurangan armada bus, maka PT Anindya Mitra Internasional (AMI) sebagai operator Transjogja yang akan menyediakan. “Harus ada perjanjian yang jelas,” tegasnya.

Perjanjian tersebut juga harus dibahas dan disetujui bersama DPRD DIJ. “Perjanjian itu untuk memberi kepastian PT AMI menjadi operator selama lima tahun, sehingga mereka juga berani untuk menyediakan bus,” jelasnya.

Politikus PKS itu juga mengkritisi kinerja PT AMI. Pihaknya meminta PT AMI lebih profesional tahun depan. Termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengelola sendiri operasional Transjogja.

Diakui Arief, secara de jure PT AMI adalah operator, tapi karena dalam masa transisi dan SDM belum siap, mereka masih kerja sama operasional dengan PT JTT. “Tahun depan kami tidak ingin kondisinya masih seperti ini, PT AMI harus betul-betul mampu mengelola sendiri,” katanya. (pra/ila/ong)