SLEMAN – Ratusan orang terjaring operasi yustisi administrasi kependudukan yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Sleman di Kantor Kecamatan Depok Sleman kemarin (9/8). Dari jumlah itu, 52 orang menjalani sidang di tempat karena tidak bisa menunjukkan kartu tanda penduduk.

Kepala Seksi Binmas Penegakan Satpol PP Sleman Sutrisno menjelaskan Satpol PP Sleman langsung mengadakan sidang yang dilakukan oleh Petugas dari Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman. “Sanksi yang diberlakukan bagi mereka berupa denda Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu,” jelasnya.

Bagi warga yang sudah memiliki KTP namun tidak membawa, petugas, tetap diminta untuk menunjukkan kartu identitas. Dokumen lain yang dimiliki warga seperti SIM atau STNK ditahan petugas sebagai jaminan warga bisa menunjukkan identitas.

Selain menyidak para pelanggar ketentuan kepemilikan identitas, dalam kesempatan tersebut Satpol PP juga melakukan sosialisasi akan pentingnya KTP bagi warga negara.

Dengan adanya sidak kali ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki kartu identitas. “Sehingga pada sidak mendatang, tidak ada lagi warga yang tertangkap masih belum memiliki KTP,” jelasnya.

Kepala Seksi (Kasie) Penyuluhan Pembinaan dan Pengawasan (P3) Satpol PP Sleman Rusdi Rais mengatakan, setiap warga negara wajib memiliki dokumen kependudukan.

Hal ini sesuai dengan UU No 24/ 2013 tentang administrasi kependudukan.

“Jika seorang warga negara tidak membawa KTP, hal tersebut hanya akan menyulitkan dirinya sendiri,” jelasnya.

Mengenai lokasi operasi yustisi, Rusdi mengatakan jika Kecamatan Depok termasuk daerah yang padat penduduk. Apalagi kawasan Depok menjadi salah satu kawasan cukup banyak berdiri kampus. Sehingga mengundang masyarakat luar untuk tinggal sementara di Sleman.

“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak jelas masuk di Sleman dan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Karena operasi ini juga bisa mempersempit ruang untuk aksi-aksi terorisme,” jelasnya. (bhn/din/ama)