JOGJA – Program e-government yang diterapkan Pemprov DIJ dianggap berhasil oleh pemerintah pusat. Karena itu,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menjadikan DIJ sebagai role model dalam penerapan e-government. Untuk daerah lain di Indonesia.

“Program e-government DIJ sudah sesuai harapan kami. Seharusnya bisa diaplikasikan di daerah lain,” ujar Menteri PAN-RB Asman Abnur dalam rapat kerja pengendalian pembangunan di DIJ Triwulan III 2016 di Inna Garuda Hotel kemarin (10/8).

Mantan Wakil Walikota Batam itu mengatakan, langkah menjadikan DIJ sebagai role model menyusul komitmen dari beberapa gubernur serta bupati dan wali kota daerah lain untuk menerapkan sistem serupa. “Ini merupakan paradigma baru pemerintahan yang tinggal ditularkan,” lanjutnya.

Hal yang perlu diaplikasikan, lanjut Asman, bukan hanya e-government. Lebih dari itu, pelaksanaannya di lapangan. Termasuk salah satunya konsep money follow program. “Kalau hanya e- saja seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, hal-hal yang di lapangan tidak sesuai,ya, tidak sinkron juga,” ungkap dia.

Sementara itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X dalam sambutannya sempat memaparkan tentang pelaksanaan e-government yang berkaitan dengan hasil. HB X mencontohkan kasus di Jakarta soal makam fiktif. “Dalam program kegiatan di e-government keluar tapi dalam praktiknya, kan belum tentu,” ujarnya.

Untuk menghindari hal tersebut, salah satu upaya yang digalakkan dengan mengembangkan sistem e-performance based budgeting. Sebuah upaya yang dibangun berdasarkan pada prioritas permasalahan yang diintegrasikan melalui dukungan program dan penganggaran yang saling mendukung. “Termasuk dengan berorientasi pada hasil melalui logika cascade secara runtut,” jelasnya.

Raja Keraton Jogja dengan gelar Hamengku Bawono Ka 10 itu menuturkan, sistem e-performance based budgeting merupakan komitmen untuk mengatasi problematika pengelolaan birokrasi. Khususnya, untuk menekan program yang tidak mendukung pencapaian hasil. Mencegah pemborosan dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Serta mengarahkan aparatur birokrasi untuk fokus pada kinerja yang berorientasi pada outcome.

Untuk itu Pemprov DIJ mengembangkan sarana untuk mempermudah manajemen perencanaan yang holistik, integratif, dan berbasis kewilayahan. Salah satunya melalui perangkat sistem e-budgeting, dengan aplikasi Jogja Dataku, Jogjaplan, SIPKD, dan Webmonev.

Aplikasi tersebut, jelas HB X, untuk mendorong kebijakan follow result dan money follow program. “Sasaran pembangunan harus bisa diturunkan melalui dukungan program prioritas dan penganggaran yang berkorelasi terhadap pencapaian hasil,” jelasnya. (pra/ong)

Sistem Pemerintahan Harus Berorientasi pada Outcome