MAGELANG – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Magelang melarang penggunaan dan penjualan lembar kerja siswa (LKS) dan buku teks kepada para siswa. Ini sebagai komitmen dalam menjalankan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Kota Magelang Agus Sujito mengatakan, pihaknya telah memberikan pengumuman melalui rapat koordinasi terkait pelarangan penggunaan LKS dalam pembelajaran di sekolah. Mulai dari SD sampai tingkat SMA atau SMK.

“Sudah mengingatkan terus kepada sekolah-sekolah dan para guru untuk tidak menggunakan LKS atau pun menyuruh siswa membeli,” kata Agus di ruang kerjanya, kemarin (8/8).

Dikatakan, LKS dianggap menimbulkan kesan diskriminatif dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah nantinya. LKS juga dituding membuat guru cenderung mengabaikan tugas mengajar.

“LKS juga dapat mengebiri kreativitas siswa. Seharusnya pembelajaran itu aktif, bukan pasif. LKS juga membuat guru jadi enggan membuat soal secara mandiri. Apalagi, sering materi di dalam LKS tidak sesuai buku paket pelajaran, malah bahas sinetron televisi, artis-artis, dan hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pendidikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika saat ini sekolah atau guru sudah terlanjur memberikan LKS kepada siswa, ia meminta agar segera dikembalikan. Ia khawatir penerapan LKS selain memberikan paksaan, juga membuat proses belajar mengajar kurang efektif.

“Sejak awal kami sudah melarang. Sosialisasi sudah kami upayakan lewat media sosial dan akan diresmikan melalui surat edaran,” ujarnya.

Dampak lain penggunaan LKS juga membuat buku paket yang sesuai kurikulum justru tidak terpakai. Bahkan Agus menilai, peserta didik sekarang ini sudah cukup kecanduan dengan LKS.

“Biar tidak semakin parah, mulai tahun ini kami melarang penggunaan LKS. Mestinya soal yang buat guru, sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP), bukan LKS,” tandasnya.

Sememtara itu pengamat pendidikan dari Universitas Tidar Magelang Hari Wahyono menilai, LKS memang cenderung banyak kesan negatifnya, jika materi dibuat oleh penerbit. Akan tetapi hal sebaliknya akan terjadi apabila lembar kerja dibuat oleh guru yang bersangkutan.

“Memang iya, kalau LKS yang dibuat penerbit ini punya kecenderungan menyimpang dari buku paket. Tapi lain halnya kalau soal-soal dibuat oleh guru itu sendiri. LKS silakan, namun produknya harus dari guru,” ungkap dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini.

Dengan dibuat guru masing-masing, kata Hari, LKS diyakini mudah dikontrol. Selain itu, kemampuan guru kian terasah dengan pendalaman materi pembuatan soal.

“Sebenarnya bukan masalah pada LKS-nya, tapi materi dan produknya siapa. Kalau bukan guru yang membuat, jelas itu negatif. Namun saya yakin kalau dari guru itu banyak positifnya. Guru menjadi kreatif dan lebih inovatif, serta paham materi yang disampaikan ke peserta didik,” ungkapnya. (nia/laz/ong)