JOGJA- Pemprov DIJ telah menyiapkan pejabatnya yang akan ditempatkan menjadi pengganti Hasto Wardoyo sebagai penjabat Bupati Kulonprogo.

Dari penelusuran Radar Jogja dari sejumlah pejabat, kandidat birokrat pemprov yang berpeluang ditunjuk mengarah pada dua nama.

“Calonnya kalau tidak Anton, kemungkinan Sumadi,” ungkap seorang sumber di Kepatihan kemarin (10/8).

Anton adalah nama sapaan akrab Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIJ Budi Antono. Sedangkan Sumadi sekarang menduduki posisi Inspektur yang mengepalai Inspektorat DIJ.

“Kalau nanti yang ditunjuk Anton, maka dia bisa menjadi spesialis penjabat bupati. Bisa masuk catatan sejarah,” imbuhnya.

Bagi Anton, menjalankan tugas sebagai penjabat bupati bukan pengalaman anyar. Tahun lalu, selama lebih dari setengah tahun pria asal Malang, Jawa Timur itu dipercaya Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X sebagai penjabat Bupati Gunungkidul. Dia menjabat sejak Juli 2015 hingga Februari 2016.

Selama memimpin Bumi Handayani, kinerja Anton tergolong moncer. Dia dinilai menorehkan beragam prestasi. Di antaranya, berhasil mengesahkan RAPBD 2016 Gunungkidul tepat waktu.

Di masa kepemimpinannya, kinerja laporan keuangan Pemkab Gunungkidul untuk kali pertama meraih opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sukses itu rupanya membuat Bupati Gunungkidul Badingah kesengsem dengan kinerja alumnus Fakultas Teknik Arsitektur UGM ini. Anton juga digadang-gadang Badingah menjadi Sekda Gunungkidul yang telah lama lowong.

Bagaimana dengan Sumadi? Sumber itu mengatakan peluangnya juga terbuka luas. Lulusan Fakultas Hukum UII itu juga dikenal low profile sebagaimana Anton. Sebelum menjadi inspektur, keponakan mantan Bupati Sleman Samirin ini menjabat kepala Biro Hukum Setprov DIJ.

Di era Sumadi memimpin Biro Hukum beberapa peraturan daerah (perda) istimewa berhasil disahkan. Diantaranya, Perdais Kelembagaan dan perda tentang urusan kewenangan keistimewaan atau pokok-pokok keistimewaan DIJ.

Selain Anton dan Sumadi, sebetulnya ada dua nama lain. Keduanya adalah Assekprov Perekonomian dan Pembangunan Gatot Saptadi dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan DIJ Sigit Sapto Raharjo. Tapi peluang mereka meredup karena Gatot sekarang tengah mendapatkan tugas besar mempercepat pembangunan bandara. Begitu pula dengan Sigit. Dia tengah diminta gubernur mengadakan penataan ulang desain pelabuhan Tanjung Adikarto.

Sama seperti Anton, tahun lalu Sigit menjadi penjabat Bupati Bantul, sedangkan Gatot penjabat Bupati Sleman. “Jadi sementara ini Sigit dan Gatot agak diendapkan,” lanjut sumber yang dikenal punya jaringan luas di lingkungan Baperjakat DIJ ini.

Terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setprov DIJ Benny Suharsono menginformasikan telah mengirimkan sejumlah nama calon penjabat Bupati Kulonprogo ke Kementerian Dalam Negeri RI. “Sudah kami kirimkan awal Agustus ini, tinggal menunggu pengesahan dari Pak Menteri,” ujar Benny.

Pengiriman nama calon penjabat Bupati Kulonprogo dilakukan berbarengan dengan usulan keputusan pemberhentian Bupati dan Wakil Bpati Kulonprogo Hasto Wardoyo-Sutedjo yang berakhir masa tugasnya pada 23 Agustus ini.

Bagaimana dengan Kota Jogja? Mantan Kabid Perencanaan dan Statistik Bappeda DIJ ini menambahkan, pihaknya masih menunggu proses politik yang berjalan. Sebab, masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Jogja baru berakhir pada 20 Desember 2016. “Yang Kota kita tunggu saja,” ujarnya.

Sebelum bertarung pada Pilwali Februari 2017, besar kemungkinan Wali Kota Haryadi Suyuti dan Wakil Wali Kota Imam Priyono harus mengajukan cuti selama masa kampanye. Cuti berlangsung mulai Oktober 2016-Februari 2017. Keduanya disebut-sebut pecah kongsi karena akan maju sebagai calon wali kota.

Berbeda dengan Kulonprogo, untuk penjabat wali kota tidak harus dari pejabat provinsi. “Kalau cuti harus diproses di KPU dulu. Untuk penjabat bisa dari sekdanya,” jelas Benny. Merujuk penjelasan Benny ini, kemungkinan saat wali kota dan wakil wali kota cuti, maka akan ditunjuk pelaksana harian (Plh) wali kota adalah Sekda Kota Jogja Titik Sulastri. Dia akan menjadi Plh wali kota dari Oktober – Desember 2016. Setelah itu barulah gubernur menunjuk penjabat wali kota Jogja yang menjabat sejak 20 Desember 2016 hingga dilantiknya wali kota dan wakil wali kota hasil Pilwali 2017.

Di bagian lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto mengaku mengirimkan usulan sembilan nama pejabat eselon II A di Pemprov DIJ sebagai calon penjabat Bupati Kulonprogo. Usulan sudah diajukan ke gubernur sejak akhir Juli dan diteruskan ke Kemendagri. “Pak Gubernur juga kaget, kok sembilan, dalam aturannya, kan minimal tiga orang,” ungkapnya. Sembilan nama itu antara lain menjabat sebagai Assekprov, kepala dinas, dan kepala badan. Mereka memiliki rekam jejak yang baik dan tahu tentang pemerintahan. (pra/kus/yog/ong)