JOGJA – Teka-teki tentang pejabat Pemprov DIJ yang akan menjadi penjabat bupati Kulonprogo pascalengsernya bupati dan wa-kil bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo- Sutedjo pada 23 Agustus men-datang sedikit banyak mulai tersingkap.

Figur tersebut adalah Budi Antono yang se-karang menjabat ke-pala Dinas Perindu-strian dan Perdaga ngan (Disperindag) DIJ. Sinyal itu terungkap dari pernyataan Inspek-tur DIJ Sumadi yang sebelumnya juga masuk daftar sebagai kan-didat Pj Bupati Kulonprogo. “Mboten kulo (bukan saya). Biar yang lebih punya pengalaman saja,” hindar Sumadi saat dihubungi tadi malam
Ketika dikejar apakah kriteria berpengalaman itu mengarah kepada salah satu pejabat yang letak kantornya tidak begitu jauh dengan kantor Inspektorat DIJ, Sumadi hanya menjawab dengan tersenyum.

Secara kebetulan lokasi Disperindag DIJ di Jalan Kusumanegara hanya berjarak kurang dari 300 meter dari Inspek-torat DIJ di Jalan Cendana. Se-belum kembali menjabat sebagai kepala Disperindag, Anton, sa-paan akrab Budi Antono pernah menjadi Pj Bupati Gunungkidul.Disinggung kembali soal pe-luangnya menjadi Pj bupati, Su-madi lagi-lagi enggan menjawab secara langsung. Dia hanya men-jelaskan, penunjukan PNS men-jadi Pj bupati merupakan ke-wenangan penuh Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X.

“Ter-gantung kepada Bapak Gubernur. Kalau ditugaskan ya siap,” katanya.

Di bagian lain, Anton yang di-hubungi terpisah mengaku tidak mengetahui namanya ikut masuk daftar calon Pj Bupati Kulon-progo. Dia mengatakan, sampai sekarang belum pernah diundang atau diberi tahu Badan Per-timbangan dan Jabatan (Baper-jakat) DIJ. Anton juga menyata-kan belum mendapatkan perin-tah dari gubernur.

“Belum ada dawuh, (perintah),” terangnya.

Terkait dengan menguat na-manya sebagai salah satu kan-didat lantaran dinilai sebagai birokrat yang punya pengalaman, Anton hanya tersenyum. Sebagai birokrat, selama empat tahun terakhir, Anton termasuk pejabat yang kerap mengalami mutasi. Setelah promosi dari eselon IIIA ke eselon IIA, pria yang tinggal di Jalan Kaliurang itu mengawali sebagai kepala BPBD DIJ.

Setelah itu dipindah menjadi kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ, kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo DIJ serta kepala Dinas Perindustrian Perdagang-an Koperasi dan UMKM DIJ.Selama tujuh bulan dari Juli 2015 hingga Februari 2016, Anton dipercaya menjadi Pj Bupati Gunungkidul.

Usai itu, dia kem-bali diangkat menjadi kepala dinas. Disperindagkop dan UMKM DIJ yang kini telah beru-bah menjadi Dinas Perindag DIJ.Tentang kansnya dipercaya kembali sebagai Pj bupati, Anton tidak membantah atau membe-narkan. Sebagai prajurit bila mendapatkan perintah dia me-nyatakan siap ditugaskan di manapun.

“Namanya prajurit harus siap,” tegas pria kelahiran Malang ini.

Masih terkait dengan pengi sian jabatan struktural, hari ini pem-prov kembali melakukan mu-tasi dan promosi pejabat eselon III dan IV. Pelantikan ini me-nyusul adanya beberapa pos eselon III yang lowong karena beberapa pejabatnya promosi ke eselon II pascalelang jabatan beberapa waktu lalu.Pos-pos yang lowong itu an-tara lain kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ, kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIJ.

Kemudian kepala Bidang Pere-konomian Bappeda DIJ, kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan DIJ, serta kepala Bidang Industri Agro dan Kimia Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIJ.Kepala BTKP Singgih Raharjo sekarang promosi menjadi wa-kil kepala Dinas Kebudayaan DIJ. Kepala Bidang Tata Ruang DPTR Hananto Hadi Purnomo naik ke level kepala DPTR, Kabid Perekonomian Bappeda Sugeng Purwanto diangkat menjadi ke-pala Biro Perekonomian dan SDA.

Sedangkan Kabid Yankes Dinkes DIJ Etty Kumolowati promosi sebagai direktur RS Grhasia dan Kabid Industri Agro dan Kimia Disperindag Bayu Haryana dilantik sebagai staf ahli gubernur. Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengung-kapkan, tak ada masalah jika Kepala SKPD yang kemarin di-tunjuk menjadi Pj bupati sukses dan akan diajukan kembali. “Kalau yang kemarin dinilai sukses ya silakan ditunjuk lagi,” ujarnya, kemarin (11/8).

Menurut pria yang akrab di sapa Inung itu, dalam kepemimpinan-nya, seorang Pj bupati dituntut memiliki kemampuan komuni-kasi politik yang baik dengan DPRD setempat. Termasuk ke-mampuan manajerial dalam pemerintahan. “Jangan karena tidak mampu, semua diserahkan ke Sekda, tidak jalan nanti pemerintahan,” ujarnya.

Politikus PAN itu menamba-hkan, meski hanya beberapa bulan bertugas, Pj bupati me-miliki kedudukan, kewenangan, hak, dan kewajiban yang sama dengan bupati definitif. Terma-suk membuat perda dan perse-tujuan APBD bersama DPRD. “Yang tidak boleh kan pe-ngambilan keputusan srtategis yang berimplikasi jangka pan-jang,” ujar mantan Ketua DPRD Kota Jogja ini. (kus/pra/ila/ong)